Main Menu

KPK Geledah 3 Tempat Terkait Suap Proyek Kemen-PUPR

Iwan Sutiawan
23-01-2016 01:09

Ilustrasi kinerja KPK (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Ambon, Maluku, untuk mencari bukti kasus suap ijon proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). Hal dikatakan Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Plh Kabiro Humas) KPK Yuyuk Andriati kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (22/1).

Ketiga tempat yang menjadi sasaran penggeledahan penyidik KPK, masing-masing kantor PT Cahaya Mas Perkasa (CMP) di Jalan Diponegoro, Ambon. Kemudian, rumah Direktur PT CMP, Seng So Kok alias Asenk, di Jalan WR Supratman, Ambon.

Sedangkan tempat terakhir yang digeledah penyidik lembaga antirasuah terkait suap kepada Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, adalah Gedung Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional lX di Ambon.

"KPK mencurigai atau menduga ada jejak-jejak tersangka, juga dokumen terkait perkara yang harus didalami penyidik," ujar Yuyuk.

KPK telah mencegah Aseng pergi ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung mulai 20 Januari 2016. PT CMP adalah perusahaan yang sering mengerjakan proyek dari Balai Pelaksana Jalan Jembatan Nasional (BBJJN) wilayah Maluku dan Maluku Utara.

PT CMP disebut-sebut merupakan subkontraktor PT Windu Tunggal Utama (WTU), yang petingginya yakni Abdul Khoir diduga menyuap Damayanti Wisnu Putranti untuk mengijon proyek jalan di Ambon. Aseng yang juga dikenal dengan nama Franky Harman Tanaya itu santer disebut mempunyai hubungan bisnis dengan Abdul Khoir.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Hari Kamis (13/1). Tiga orang di antaranya, Damayanti Wisnu Putranti dan dua stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir (AKH) selaku pemberi suap dan menjeratnya melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Saat OTT, selain menangkap para pelaku, penyidik KPK juga menyita uang sejumlah SGD 99,000 dari SGD 404.000 (sekitar Rp 3,9 milyar) total uang suap yang dijanjikan.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief


Klik www.gatra.com/telkomsel untuk daftar online kartuHalo Telkomsel tanpa harus datang ke kantor GraPARI

Iwan Sutiawan
23-01-2016 01:09