Main Menu

KPK Usut Aliran Dana ke DPR Terkait Proyek Kemen-PUPR

Iwan Sutiawan
23-01-2016 07:58

Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti (ANTARA/Agung Rajasa)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan aliran dana kepada anggota DPR RI lainnya, terkait "pengamanan" proyek pembangunan jalan di Ambon pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) tahun 2016, setelah menetapkan Anggota Komisi V dari FPDIP Damayanti Wisnu Putranti sebagai tersangka.

"Hal itu (aliran dana ke anggota DPR) semua sedang didalami penyidik," kata Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Plh Kabiro Humas) KPK, di Jakarta, Jumat (22/1).

Untuk mengusutnya, lanjut Yuyuk, penyidik memeriksa saksi-saksi yang saat ini masih terus berjalan. Penyidik akan mendalami semua hal untuk mendalami aliran suap dan menyeret semua pelaku.

"Karena itu diperiksa beberapa saksi dan semua itu sedang berjalan. Semua informasi yang berkaitan kasus ini, pasti akan ditanyakan dan didalami oleh penyidik," ujar Yuyuk.

Jumat kamarin, penyidik memanggil Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto untuk menjalani periksaan. Namun, dia tidak memenuhi panggilan penyidik yang akan memeriksanya sebagai saksi untuk tersangka Damayanti Wisnu Putranti.

"Budi Supriyanto saksi untuk DWP (Damayanti Wisnu Putranti), stafnya datang dan sampaikan surat, sehingga penyidik akan segera menerbitkan surat panggilan ulang untuk yang bersangkutan," ujar Yuyuk.

Selain menggeledah ruangan kerja, penyidik telah mencegah Budi Supriyanto pergi ke luar negeri selama 6 bulan sejak  20 Januari 2016, sesuai surat yang dilayangkan KPK ke Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Selain Budi, KPK juga mencegah Direktur PT Cahaya Mas Perkasa, Seng So Kok alias Aseng. Penyidik mencegah 2 orang tersebut karena khawatir melakukan tindakan menyimpang. "Alasannya, yang bersangkutan dikhawatirkan membawa barang bukti dan segala macam ke luar negeri. (Pencegahan) per 20 Januari 2016," ujar Yuyuk.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (13/1). Tiga orang di antaranya, yakni Anggota Komisi V DPR RI dari F-PDIP Damayanti Wisnu Putranti dan dua stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir (AKH) sebagai tersangka pemberi suap dan menjeratnya melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Saat OTT, Rabu (12/1), selain menangkap para pelaku, penyidik KPK juga menyita uang sejumlah SGD 99,000 dari SGD 404.000 (sekitar Rp 3,9 milyar) total uang suap yang dijanjikan.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
23-01-2016 07:58