Main Menu

RJ Lino Batal ke KPK, Kena Serangan Jantung Ringan

Iwan Sutiawan
29-01-2016 12:57

Kuasa hukum tersangka RJ Lino, Maqdir Ismail (ANTARA/Reno Esnir)

Jakarta, GATRAnews - Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino batal memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena harus menjalani perawatan serangan terkena serangan jantung ringan.

Kuasa hukum tersangka RJ Lino, Maqdir Ismail, di Jakarta, Jumat (29/1), mengatakan, saat ini kliennya sedang menjalani rawat inap dan dokter masih melakukan observasi.

Kondisi kesehatan RJ Lino menurun sejak beberapa hari terakhir diduga akibat kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010 yang membayanginya. Terlebih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukannya.

"Bisa jadi sebagai manusia ya tentu bisa jadi, bahwa orang stres kemudian akibat stresnya mengalami itu (serangan jantung ringan)," kata Maqdir.

Atas alasan itu, lanjut Maqdir, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan kepada KPK yang hari ini memangil RJ Lino untuk menjalani perimsaan perdana sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit QCC di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pernah dipimpinnya.

"Jadi kita harap KPK mau menunda pemeriksaan. Saya sudah sampaikan kepada tim penyidik. Surat-suratnya juga sudah disampaikan dan diterima oleh bagian penerimaan surat. Kita minta waktu penundaan satu minggu," katanya.

Dalam praperadian, KPK sempat menyampaikan beerapa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan RJ Lino saat menjabat Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) dalam pengadaan tahun 2010 itu.

Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan RJ Lino itu, pertama; mengintervensi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menunjuk langsung Wuxi HuaDong Heavy Machinery co (WDHM) meski tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Caranya, RJ Lino memerintahkan Direktur Operasi dan Teknik, Ferialdy Noerian, pada 25 Maret 2010, untuk menunjuk WDHM sesuai disposisinya dalam nota dinas direktur operasi dan teknik Nomor: PR.100/I/16/BP-10 tanggal 12 Maret 2010.

Kemudian, dalam nota dinas direktur operasi dan teknik kepada direktur utama Nomor: PR.09/I/6/Dit-Optek-10, tanggal 25 Maret 2010, dengan kata-kata "SELESAIKAN PROSES PENUNJUKAN HDMH".

Kedua, tersangka RJ Lino memerintahkan kepala Biro Pengadaan agar mengubah peraturan pengadaan barang dan jasa PT Pelindo II pada bulan Januari-Maret 2010 supaya bisa menunjuk langsung WDMH.

Perubahan aturan SK Direksi Nomor: HK.56/10/PL.II-09 tanggal 19 September 2009 melalui SK Direksi Nomor: HK-56/1/16/PL-II-10 tanggal 17 Maret 2010, demi mengakomodir pabrikan luar negeri menjadi peserta lelang.

Ketiga, tersangka RJ Lino memerintahkan mengubah spesifikasi QCC yang dibutuhkan dari single lift ke twin lift. RJ Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo II, dari awal sudah mengundang HDMH dengan cara memerintahkan dan mengkondisikan penunjukan langsung perusahaan asal Cina itu.

Penunjukan langsung itu melalui instruksi atau disposisi RJ Lino yang dituliskan secara langsung dengan kata-kata "GO FOR TWINLIFT" dalam nota dinas direktur Operasi dan Teknik Nomor: PR.100/I/16/BP-10, tanggal 12 Maret 2010.

Keempat, terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya US$ 3,625,922,00 sesuai hasil udit investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas dugaan penyelewengan pengadaan 3 unit QCC di PT Perindo II tahun 2010. Hasil audit investigatif BPKP itu Nomor: LHAI-244/D6.02/2011, tanggal 18 Maret 2011.

Selain hasil audit investigatif BPKP, adanya potensi kerugian keuangan negara sesuai hasil analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan, analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu kontrak dari produsen yang sama terdapat perbedaan cukup signifikan.

KPK menilai perbuatan RJ Lino tersebut melanggar empat ketentun. Pertama, prinsip-prinsip dan ketentuan barang dan jasa, yakni Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-05/MBU/2008.

Kedua, prinsip-prinsip dan ketentuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Ketiga, Surat Keputusan Direksi No. HK.56/5/10/PI.II-09, tanggal 9 September 2009, serta keempat;  tata laksana kerja direksi dan dewan komisaris PT Pelindo II.

Atas perbutan itu, KPK menyangka RJ Lino melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
29-01-2016 12:57