Main Menu

KPK Harap Kesehatan RJ Lino Segera Pulih

Iwan Sutiawan
01-02-2016 02:31

Mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino (GATRA/Dharma Wijayanto)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan, kondisi kesehatan mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino segera pulih, agar bisa menjalani proses hukum terkait kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) tahun anggaran 2010. "Kami berharap RJ Lino sudah sehat sehingga bisa datang penuhi panggilan kedua. Diharapkan pekan ini," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, di Jakarta, Minggu (31/1).

Namun demikian, lanjut Laode, jika kondisi kesehatan RJ Lino belum pulih dan masih memerlukan penanganan medis dari dokter Rumah Sakit Jakarta  Medical Center (RS JMC), penyidik KPK akan meminta second opinion (pendapat lain) dari dokter lain.

"Kalau panggilan kedua KPK dapat kabar RJ Lino masih sakit, tentunya kita akan meminta second opinion," ujarnya.

Sedangkan soal penahan terhadap RJ Lino, penyidik belum membahasnya. "Penahanan tidak mengenal hari apa. Semua berdasarkan kelengkapan alat bukti, dan hasil pemeriksaan," kata Laode.

Adapun soal kerugian negara yang sempat dipermasalahkan RJ Lino dan tim kuasa hukumnya dan Hakim Udjiati menolaknya, Laode mengatakan, untuk sementara KPK menggunakan perhitungan sendiri dibantu oleh tim ahli karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan semua instansi penegak hukum bisa melakukannya.  

"Tapi audit pasti dari BPKP dan BPK. Semua sedang dilaksanakan. Semoga dalam waktu tidak lama lagi angka finalnya bisa kita terima," ujarnya.

Sementara kuasa hukum RJ Lino, Maqdir Ismail, kepada wartawan mengatakan, kliennya masih menjalani perawatan di rumah sakit. "Beliau masih di rumah sakit. Saya belum dapat kabar beliau bisa pulang kapan, termasuk surat panggikan dari KPK."

Saat praperadian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK sempat menyampaikan beerapa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan RJ Lino saat menjabat Dirut PT Pelindo II (Persero) dalam pengadaan tahun 2010 itu.

Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan RJ Lino itu, pertama; mengintervensi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menunjuk langsung Wuxi HuaDong Heavy Machinery co (WDHM) meski tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Caranya, RJ Lino memerintahkan Direktur Operasi dan Teknik, Ferialdy Noerian, pada 25 Maret 2010, untuk menunjuk WDHM sesuai disposisinya dalam nota dinas direktur operasi dan teknik Nomor: PR.100/I/16/BP-10 tanggal 12 Maret 2010.

Kemudian, dalam nota dinas direktur operasi dan teknik kepada direktur utama Nomor: PR.09/I/6/Dit-Optek-10, tanggal 25 Maret 2010, dengan kata-kata "SELESAIKAN PROSES PENUNJUKAN HDMH".

Kedua, tersangka RJ Lino memerintahkan kepala Biro Pengadaan agar mengubah peraturan pengadaan barang dan jasa PT Pelindo II pada bulan Januari-Maret 2010 supaya bisa menunjuk langsung WDMH.

Perubahan aturan SK Direksi Nomor: HK.56/10/PL.II-09 tanggal 19 September 2009 melalui SK Direksi Nomor: HK-56/1/16/PL-II-10 tanggal 17 Maret 2010, demi mengakomodir pabrikan luar negeri menjadi peserta lelang.

Ketiga, tersangka RJ Lino memerintahkan mengubah spesifikasi QCC yang dibutuhkan dari single lift ke twin lift. RJ Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo II, dari awal sudah mengundang HDMH dengan cara memerintahkan dan mengkondisikan penunjukan langsung perusahaan asal Cina itu.

Penunjukan langsung itu melalui instruksi atau disposisi RJ Lino yang dituliskan secara langsung dengan kata-kata "GO FOR TWINLIFT" dalam nota dinas direktur Operasi dan Teknik Nomor: PR.100/I/16/BP-10, tanggal 12 Maret 2010.

Keempat, terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya US$ 3,625,922,00 sesuai hasil udit investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas dugaan penyelewengan pengadaan 3 unit QCC di PT Perindo II tahun 2010. Hasil audit investigatif BPKP itu Nomor: LHAI-244/D6.02/2011, tanggal 18 Maret 2011.

Selain hasil audit investigatif BPKP, adanya potensi kerugian keuangan negara sesuai hasil analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan, analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu kontrak dari produsen yang sama terdapat perbedaan cukup signifikan.

KPK menilai perbuatan RJ Lino tersebut melanggar empat ketentuan. Pertama, prinsip-prinsip dan ketentuan barang dan jasa, yakni Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-05/MBU/2008.

Kedua, prinsip-prinsip dan ketentuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Ketiga, Surat Keputusan Direksi No. HK.56/5/10/PI.II-09, tanggal 9 September 2009, serta keempat;  tata laksana kerja direksi dan dewan komisaris PT Pelindo II.

Atas perbutan itu, KPK menyangka RJ Lino melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
01-02-2016 02:31