Main Menu

Kuasa Hukum Tidak Tahu Apakah Dessy dan Julia Terima Uang Suap

Iwan Sutiawan
02-02-2016 12:25

Tersangka kasus suap anggota DPR, Dessy A Edwin (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Hendra Heriyansyah, kuasa hukum tersangka Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini, mengaku tidak tahu apakah kedua kliennya menerima upah atau fee atas jasanya sebagai perantara suap dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir, kepada anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti.

"Kita belum tahu," kata Hendra kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (2/2).

Selain itu, Hendra juga mengaku tidak tahu berapa jumlah uang suap yang harus diberikan kliennya kepada anggota DPR RI, termasuk apakah pemberian suap saat tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu adalah pemberian ke-16. "Kalau jumlahnya berapa kita nggak tahu. Oh banyak sekali ya, saya juga baru tahu tuh (16 kali)," katanya.

Sedangkan saat ditanya tentang keterlibatan Dessy dan Julia, Hendra mengatakan, hanya sebatas dimintai tolong dan tidak mengetahui substansi tentang maksud pemberian tersebut. "Ya intinya hanya pertemanan tadi," katanya.

Hendra mengungkapkan, kedua kliennya masih mempertimbangkan untuk menjadi justice collaborator. "Belum, kita masih pertimbangkan. Jadi intinya, klien kami itu dia bukan pejabat, bukan anggota dewan, bukan pengusaha, dan hanya ibu rumah tangga yang kebetulan dalam lingkaran ini," ujarnya.

Kasus suap ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (12/1), dan kemudian menetapkan 4 orang tersangka pada hari Kamis (13/1). Tiga dari empat tersangka, yakni Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, dan dua stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

Ketiganya disangka sebagai penerima suap sehingga dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan Direktur PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, sebagai tersangka karena diduga menjadi pemberi suap sehingga disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita uang sejumlah SGD 99,000 dari SGD 404.000 (sekitar Rp 3,9 milyar) total uang suap yang dijanjikan.

Uang sejumlah SGD 99,000 itu diduga sebagai suap dari Abdul Khoir kepada Damayanti untuk mengamankan ijon proyek pembangunan jalan di Ambon, Maluku, pada Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
02-02-2016 12:25