Main Menu

KPK Usut Kasus Pendirian Bank Banten Melalui Tiga Saksi

Iwan Sutiawan
04-02-2016 13:24

KPK(GATRA/Rifki M Irsyad)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun anggaran 2016, untuk pembentukan bank milik Pemerintah Provinsi Banten.

Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Kamis (4/2), mengatakan, penyidik mememeriksa Faizal sebagai saksi bagi tersangka Tri Satriya Santosa (TSS), anggota DPRD Banten.

Selain itu, penyidik KPK juga memangil dua saksi lainnya untuk menjalani pemeriksaan untuk tersangka Tri Satriya Santosa. Kedua saksi tersebut yakni Yamnah (ajudan Nuraeni) dan Dahliah (ajudan Muflikhah).

"Tindak pidana korupsi suap pengesahan APBD Pemprov Banten tahun 2016 tersangka TSS, (saksi) Muhammad Faizal, anggota DPRD Provinsi Banten;  Yumnah, ajudan Ibu Nuraeni; dan Dahliah, ajudan Ibu Muflikhah," kata Yuyuk.

"Tindak pidana korupsi suap pengesahan APBD Banten 2016, RT sebagai tersangka, TSS sebagai tersangka, dan SMH sebagai tersangka," kata Yuyuk.

Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menahan tiga tersangka, masing-masing yakni Direktur PT Banten Global Development (BGD), Ricky Tampinongkol (RT) di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Timur. Kemudian, dua anggota DPRD Banten, yakni Tri Satriya Santosa di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan SM Hartono di Rutan Salemba selama 20 hari tahap pertama untuk memudah penyidikan.

Ketiganya menjalani penanahan seiring penetapan status tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di salah satu restoran di wilayah Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (1/12/2015).

Petugas menyita uang sejumlah US$ 11,000 dan Rp 60 juta dari tersangka SM Hartono dan Tri Satria Santosa dalam OTT tersebut. "Ketika dilakukan penangkapan, posisinya sudah dibungkus amplop cokelat tulisan Rp 10 juta (rupiah pecahan 100 ribu), yang dolar AS terpisah 1 bundel 10 ribu dan 1 lagi 1.000. Total 11.000 dengan pecahan 100 dolar AS," kata Johan Budi SP, Plt Wakil Ketua KPK saat itu.

Uang sejumlah di atas diduga sebagai suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Banten yang salah satunya untuk alokasi dana pembentukan bank milik Pemerintah Provinsi Banten.

Pemberian suap itu bukan yang pertama kali, karena sebelum pemberian tersebut ada juga pemberian yang dilakukan sebelumnya dan penyidik masih mendalaminya.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan tiga tersangka dari 8 orang yang ditangkap. Ketiga tersangka itu adalah SM Hartono (SMH), Tri Satria Santosa (TSS), dan Ricky Tampinongkol (RT).

Kedua wakil rakyat Banten itu, diduga menerima suap dari Direktur PT Banten Global Development, tersangka Ricky Tampinongkol, terkait rancangan  anggaran untuk pembentukan bank milik daerah Banten.

Atas perbuatan itu, penyidik menyangka Ricky Tampinongkol selaku pemberi suap, melanggar Pasal 5 Ayat (1) a atau b atau 13 Undang-Undang (UU) 31 Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap tersangka Tri Satria dan SM Hartono selaku penerima suap, penyidik menyangkanya melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
04-02-2016 13:24