Main Menu

KPK Panggil Mantan Anggota DPRD Malut

Iwan Sutiawan
16-02-2016 12:03

Yuyuk Andriati(GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Sebagiono, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap ijon proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016.

Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Selasa (16/2), mengatakan, Subagiono akan dimintai keterangan untuk tersangka Abdul Khoir (AKH), Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (WTU).

Selain itu, penyidik KPK juga memanggil saksi lainnya, yakni Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga, Ign Wing Kusbimantor, dan anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti.

Kasus suap ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (12/1), dan kemudian menetapkan empat tersangka pada Kamis (13/1). Tiga dari empat tersangka tersebut adalah Damayanti Wisnu Putranti, dan dua stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena telah menerima suap.

KPK juga menetapkan Direktur PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, sebagai tersangka karena diduga menjadi pemberi suap sehingga disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita uang sejumlah SGD 99,000 dari SGD 404.000 (sekitar Rp 3,9 milyar) total uang suap yang dijanjikan.

Uang sejumlah SGD 99,000 itu diduga sebagai suap dari Abdul Khoir kepada Damayanti untuk mengamankan ijon proyek pembangunan jalan di Ambon, Maluku, pada Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016.

Penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX, di Ambon, Maluku pada Jumat (22/1/2016). BBPJN IX diketahui merupakan lembaga yang bernaung di bawah Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR.

Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor PT Cahaya Mas Perkasa (CMP) di Jalan Diponegoro. Kemudian, rumah Direktur PT CMP, Seng So Kok alias Asenk, di Jalan WR Supratman. KPK menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan itu.

Sebelum penggeledahan di Ambon, penyidik menggeledah ruang kerja Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto, dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yudi Widia, serta Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, tersangka Damayanti Wisnu Putranti.

Penyidik KPK juga mencegah Budi dan Asenk pergi ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung mulai 20 Januari 2016. PT CMP adalah perusahaan yang sering mengerjakan proyek dari Balai Pelaksana Jalan Jembatan Nasional (BBJJN) wilayah Maluku dan Maluku Utara.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
16-02-2016 12:03