Main Menu

Wali Kota Semarang: Penyidik KPK Tanya Perkenalan dengan Demayanti

Iwan Sutiawan
16-02-2016 21:34

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Antara/Hafidz Mubarak)

Jakarta, GATRAnews - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, seusai pemeriksaan KPK, kepada wartawan mengaku hanya ditanya tentang sejauh mana perkenalannya dengan Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP yang menjadi tersangka kasus suap.

"Saya lupa (berapa pertanyaan), nanti tanya penyidik ya? Intinya, ditanya sejauh mana kenal sama mba Damayanti," kata Hendrar, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Damayanti, di KPK, Jakarta, Selasa (16/2).

Orang nomor satu di Kota Semarang itu mengaku mengenal Damayanti sebagai rekan di PDI Perjuangan dan tidak terlibat dalam penggarapan satu proyek.

"Ya kita kenal sebagai teman satu partai. Nggak, proyeknya kan di Maluku, bukan di Semarang. Saya nggak kenal deket ya. Saya tahu saja, karena kemarin dia nyaleg dari Jawa Tengah," ujarnya.

Selain itu, Hendrar mengaku tidak mengetahui soal kasus suap ijon proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) yang membelit Damayanti. Menurutnya, penyidik juga tidak menanyakan soal dana aspirasi karena Kota Semarang tidak pernah menerima dana tersebut.

Kasus suap ijon proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016 ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (12/1), dan kemudian menetapkan 4 orang tersangka pada hari Kamis (13/1).

Tiga dari empat tersangka, yakni Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, dan dua stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

Ketiganya disangkakan sebagai penerima suap sehingga dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan Direktur PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, sebagai tersangka karena diduga menjadi pemberi suap sehingga disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita uang sejumlah SGD 99,000 dari SGD 404.000 (sekitar Rp 3,9 milyar) total uang suap yang dijanjikan.

Uang sejumlah SGD 99,000 itu diduga sebagai suap dari Abdul Khoir kepada Damayanti untuk mengamankan ijon proyek pembangunan jalan di Ambon, Maluku, pada Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016.

Penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX, di Ambon, Maluku pada Jumat (22/1/2016). BBPJN IX diketahui merupakan lembaga yang bernaung di bawah Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR.

Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor PT Cahaya Mas Perkasa (CMP) di Jalan Diponegoro. Kemudian, rumah Direktur PT CMP, Seng So Kok alias Asenk, di Jalan WR Supratman. KPK menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan itu.

Sebelum penggeledahan di Ambon, penyidik menggeledah ruang kerja Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto, dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yudi Widia, serta Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, tersangka Damayanti Wisnu Putranti.

Penyidik KPK juga mencegah Budi dan Asenk pergi ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung mulai 20 Januari 2016. PT CMP adalah perusahaan yang sering mengerjakan proyek dari Balai Pelaksana Jalan Jembatan Nasional (BBJJN) wilayah Maluku dan Maluku Utara.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
16-02-2016 21:34