Main Menu

KPK Panggil Mantan Legislator Malut Imran Sudin

Iwan Sutiawan
29-02-2016 11:31

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan anggota DPRD Maluku Utara (Malut) Imran Sudin Djumadi, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap ijon proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) tahun 2016.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AKH (Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama)," kata Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, di Jakarta, Senin (29/2

Selain Imran, penyidik KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya, yakni Jaelani, tenaga ahli Anggota Komisi V DPR Yasti Soepredjo Makoagow; Saeful Anwar, office boy; Yayat Hidayat, swasta; dan  Erwantoro, karyawan swasta PT Windu Tunggal Utama."Mereka juga akan diperiksa untuk tersangka AKH," ujarnya.

Kasus suap ijon proyek jalan di Kemen-PUPR tahun anggaran 2016 ini, terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (12/1), dan kemudian menetapkan empat orang tersangka, pada Kamis (13/1).

Tiga dari empat tersangka, masing-masing Damayanti Wisnu Putranti, dan dua stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini. Ketiganya disangkakan sebagai penerima suap sehingga dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan Direktur PT WTU, Abdul Khoir, sebagai tersangka karena diduga menjadi pemberi suap sehingga disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita uang sejumlah SGD 99,000 dari SGD 404.000 (sekitar Rp 3,9 milyar) total uang suap yang dijanjikan.

Uang sejumlah SGD 99,000 itu diduga sebagai suap dari Abdul Khoir kepada Damayanti untuk mengamankan ijon proyek pembangunan jalan di Ambon, Maluku, pada Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016.

Penyidik KPK telah menggeledah kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX, di Ambon, Maluku pada Jumat (22/1/2016). BBPJN IX diketahui merupakan lembaga yang bernaung di bawah Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR.

Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor PT Cahaya Mas Perkasa (CMP) di Jalan Diponegoro. Kemudian, rumah Direktur PT CMP, Seng So Kok alias Asenk, di Jalan WR Supratman. KPK menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan itu.

Sebelum penggeledahan di Ambon, penyidik menggeledah ruang kerja anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto, dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yudi Widia, serta ruang kerja Damayanti Wisnu Putranti.

Penyidik KPK juga mencegah Budi dan Asenk pergi ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung mulai 20 Januari 2016. PT CMP adalah perusahaan yang sering mengerjakan proyek dari Balai Pelaksana Jalan Jembatan Nasional (BBJJN) wilayah Maluku dan Maluku Utara.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
29-02-2016 11:31