Main Menu

KPK Dukung Jaksa Agung Selesaikan Perkara AS dan BW

Iwan Sutiawan
29-02-2016 23:20

Jaksa Agung HM Prasetyo (GATRA/Dharma Wijayanto)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung sekaligus menghormati upaya Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo yang akan mendeponering (mengesampingkan perkara) kasus dua mantan pimpinan KPK; Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). "Kami di KPK mendukung dan menghargai kebijakan di jaksa agung agar kasus AS dan BW segera diselesaikan secara bijak," kata Laode Muhammad Syarief, Wakil Ketua KPK, di Jakarta, Senin (29/2).

Sementara itu, Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo, akhir pekan kemarin mengatakan, pihaknya sedang meneliti kasus tersangka AS dan BW, setelah menghentikan penuntutan kasus penyidik KPK Novel Baswedan dengan menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2).

"Kan kemarin Novel sudah, nanti berikutnya (perkara AS dan BW) kita teliti lagi lebih cermat," katanya.

Karena masih meneliti kedua berkas perkara, Prasetyo batal memutuskannya pada pekan kemarin. "Insya Allah belum ya, kita pertimbangan segala aspek, terutama demi kepentingan umumnya itu kita lihat, kita lihat situasinya seperti apa, dan semua apsek harus kita perhatikan," ujarnya.

Jaksa agung asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengaku tidak mempunyai masalah dalam meneliti perkara AS dan BW. "Rasanya nggak lagi, tinggal waktunya saja," kata Prasetyo.

Polri menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen kartu tanda penduduk Feriyani Liem, warga Pontianak, Kalimantan Barat, pada tahun 2007.

Abraham Samad menjadi tersangka, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Pasalnya, Abraham Samad memasukkan Feriyani ke dalam kartu keluarga milik Abraham Samad yang beralamat di Masale, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Atas perbuatan tersebut, Polri menyangka Abraham Samad melanggar Pasal 263 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subversif Pasal 264 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subversif Pasal 266 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 93, 94, 97 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Terhadap BW, Bareskrim Mabes Polri menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010.

Saat itu, BW merupakan kuasa hukum dari calon bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar, yang menggugat kemenangan Sugianto Sabran dan MK mengabulkan permohonan Ujang.

Atas perbuatan itu, penyidik Bareskrim Polri menyangka BW melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan atau Pasal 266 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
29-02-2016 23:20