Main Menu

Jaksa Agung Deponering Kasus AS dan BW

Iwan Sutiawan
03-03-2016 17:26

Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo (Gatra/Dharma Wijayanto/yus4))

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo menghentikan perkara mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), dengan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering). "Pengesampingan perkara tersebut semata-mata demi kepentingan umum," kata Prasetyo, di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (3/3).

Orang nomor di korps Adhyaksa ini mengungapkan, keputusan mengesampingkan perkara AS dan BW itu dikeluarkan setelah melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk fakta dan pemikiran dari berbagai kalangan.

Atas pertimbangan itu, Prasetyo memutuskan perkara AS dan BW dengan menggunakan hak prerogatif sebagai jaksa agung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

"Saya sebagai jaksa agung menggunakan hak prerogatif yang diberikan UU, Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Dengan demikian, sejak jaksa agung mengesampingkan pekara tindak pidana umum ini, maka perkara AS dan BW resmi ditutup demi kepentingan umum. "Bahwa semenjak diputuskannya pengesampingan perkara dimaksud, maka kedua perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, mantan Ketua dan Wakil Ketua KPK periode 20011-2015, dinyatakan berakhir, ditutup dan dikesampingkan," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Polri menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen kartu tanda penduduk Feriyani Liem, warga Pontianak, Kalimantan Barat, pada tahun 2007.

Abraham Samad menjadi tersangka, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Pasalnya, Abraham Samad memasukkan Feriyani ke dalam kartu keluarga milik Abraham Samad yang beralamat di Masale, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Atas perbuatan tersebut, Polri menyangka Abraham Samad melanggar Pasal 263 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subversif Pasal 264 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subversif Pasal 266 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 93, 94, 97 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Terhadap BW, Bareskrim Mabes Polri menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010.

Saat itu, BW merupakan kuasa hukum dari calon bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar, yang menggugat kemenangan Sugianto Sabran dan MK mengabulkan permohonan Ujang.

Atas perbuatan itu, penyidik Bareskrim Polri menyangka BW melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan atau Pasal 266 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
03-03-2016 17:26