Main Menu

KPK Periksa 3 Pejabat Kemen-PUPR Terkait Suap Legislator Golkar

Iwan Sutiawan
08-03-2016 12:39

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Budi Supriyanto menjalani pemeriksaan di Gedung KPK(ANTARA/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kasus suap ijon proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) 2016, dengan tersangka anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto.

Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Selasa (8/3), mengatakan, para saksi yang akan diperiksa KPK untuk tersangka Budi pada hari ini, di antaranya Soebagiono selaku Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Kemen-PUPR.

Kemudian, Hediyanto W Husaini selaku Dirjen Bina Marga, A Hasanudin selaku Kepala Biro (Kabiro) Perencanaan dan Anggaran PU, serta seorang PNS bernama IGN Wing Kusbimanto.

KPK Budi Supriyanto sebagai tersangka, meski legislator dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini berupaya "membebaskan diri" dengan melaporkan uang suap dari ijon proyek Kemen-PUPR ke KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, di Jakarta, Rabu (2/3), mengatakan, Budi bersama kuasa hukumnya sempat melaporkan telah menerima gratifikasi atau suap sejumlah SGD 305, 000 ke KPK, pada Senin (1/2).
 
Dalam laporan tersebut, Budi menerima uang suap sejumlah SGD 305,000 itu dari Julia Prasetyarini, anak buah Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP.
 
Kemudian, penyidik KPK menganalisa dan melakukan koordinasi untuk membahas laporan Budi. Kemudian, memutuskan menolak laporan tersebut karena terkait dengan suap ijon proyek di Kemen-PUPR tahun 2016 yang sedang diusut. "Sehingga laporan tersebut tidak memenuhi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," kata Priharsa.
 
KPK langsung menyita uang SGD 305,000 yang dilaporkan Budi sebagai bukti suap. "Surat penolakan sudah disampaikan dan dibuat pada 10 Februari 2016 dan pada hari itu juga, penyidik melakukan penyitaan terhadap uang tersebut dengan disaksikan oleh penasihat hukum," ujar Priharsa.
 
KPK kemudian menetapkan Budi sebagai tersangka dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
 
KPK menetapkan Budi sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus suap dengan tersangka salah satunya Damayanti itu.
 
Kasus suap ijon proyek jalan di Kemen-PUPR tahun anggaran 2016 ini, terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (12/1), dan kemudian menetapkan empat orang tersangka, pada Kamis (13/1).

Tiga dari empat tersangka, masing-masing Damayanti Wisnu Putranti, dan dua stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini. Ketiganya disangkakan sebagai penerima suap sehingga dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan Direktur PT WTU, Abdul Khoir, sebagai tersangka karena diduga menjadi pemberi suap sehingga disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita uang sejumlah SGD 99,000 dari SGD 404.000 (sekitar Rp 3,9 milyar) total uang suap yang dijanjikan.

Uang sejumlah SGD 99,000 itu diduga sebagai suap dari Abdul Khoir kepada Damayanti untuk mengamankan ijon proyek pembangunan jalan di Ambon, Maluku, pada Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016.

Penyidik KPK telah menggeledah kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX, di Ambon, Maluku pada Jumat (22/1/2016). BBPJN IX diketahui merupakan lembaga yang bernaung di bawah Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR.

Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor PT Cahaya Mas Perkasa (CMP) di Jalan Diponegoro. Kemudian, rumah Direktur PT CMP, Seng So Kok alias Asenk, di Jalan WR Supratman. KPK menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan itu.

Sebelum penggeledahan di Ambon, penyidik menggeledah ruang kerja anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto, dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yudi Widia, serta ruang kerja Damayanti Wisnu Putranti.

Penyidik KPK juga mencegah Budi dan Asenk pergi ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung mulai 20 Januari 2016. PT CMP adalah perusahaan yang sering mengerjakan proyek dari Balai Pelaksana Jalan Jembatan Nasional (BBJJN) wilayah Maluku dan Maluku Utara.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
08-03-2016 12:39