Main Menu

ILRINS Minta KPK Ambil Alih Kasus Menara BCA dari Kejagung

Iwan Sutiawan
08-03-2016 18:00

Gedung Menara BCA (ANTARA/Muhammad Adimaja/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Direktur Eksekutif Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) Jeppri F Silalahi menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan kasus skandal korupsi kerja sama pemanfaatan lahan pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski di luar perjanjian, dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Jika Kejagung lamban dan masih memiliki keraguan untuk menangani kasus ini, ada baiknya KPK segera mengambil alih kasus ini," kata Jeppri, di Jakarta, Selasa (8/3).

Menurutnya, KPK pasti sangat mudah menelusuri semua kejanggalan-kejanggalan, baik itu dalam perjanjian maupun dalam pelaksanaan.

"Periksa saja total investasi PT Grand Indonesia (GI) yang tercantum dalam perjanjian, apakah sama dengan nilai seluruh bangunan yang di sepakati dalam perjanjian?" ujar Jeppri.

Jika ada kelebihan yang cukup signifikan, lanjut Jeppri, itu dapat menjadi bukti bahwa PT GI sengaja bersiasat dan hasil siasatnya ini yang merugikan negara.

Di sisi lain, tidak dicantumkannya gedung Menara BCA dan Apartemen Kempinski dalam perjanjian menyebabkan kedua bangunan tersebut tidak masuk dalam hitungan kompensasi saat perpanjangan kontrak dijalankan.

Kemudian, perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)-nya bukan perhitungan NJOP tahun berakhirnya kontrak awal. Ada selisih kompensasi yang sangat besar dan seharusnya didapatkan PT Hotel Indonesia Natour (HIN). "Jelas cara-cara licik yang dilakukan PT GI merugikan PT HIN," tuturnya.

Menurutnya, jangan hanya melihat kasus ini semata dari PT HIN yang mendapatkan kompensasi uang dan bangunan, lantas disebut untung, karena sistem Builtd, Operate, and Transfer (BOT) itu pasti mendapatkan kompensasi.

"Mendapatkan kompensasi yang tidak proporsional, itu merupakan kerugian yang harus dipermasalahkan, karena merugikan PT HIN sama saja dengan merugikan negara dan negara tidak boleh kalah dengan korporasi-korporasi yang sengaja merugikan Badan Usaha  Milik Negara (BUMN)," kata dia.

Kejagung telah meningkatkan kasus ini ke penyidikan karena pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski di luar kontrak yang diteken antara BUMN PT Hotel Indonesia Natour dan PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI) group Djarum serta PT Grand Indonesia.

Adapun isi kontrak kerja sama yang diteken itu, hanya menyebutkan pembangunan hotel bintang lima, pusat perbelanjaan I dan II, serta fasilitas parkir. Di dalam kontrak tidak menyepakati pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski.

Kerja sama tersebut menggunakan sistem Build, Operate, and Transfer (BOT) atau membangun, mengelola, dan menyerahkan. Ini merupakan bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur.

Pada tahun 2004, PT Cipta Karya Bumi Indah telah membangun dan mengelola gedung Menara BCA dan Apartemen Kempinski yang tidak ada dalam perjanjian BOT antara kedua belah pihak.

Akibatnya, diduga tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak diterimanya pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1.290.000.000.000 (Rp 1,2 trilyun).


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
08-03-2016 18:00