Main Menu

Kejagung Sita Bukti Transaksi PT DNK dengan Mobile8

Iwan Sutiawan
16-03-2016 00:50

Jaksa Agung M. Prasetyo (GATRAnews/Abdurachman/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita berbagai dokumen bukti transaksi perdagangan berupa invoice dan purchase order PT Djaja Nusantara Komunikasi (DNK) dengan PT Mobile8 Telecom (PT Smartfren) tahun anggaran 2007-2009.

"Tim penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen transaksi PT Djaja Nusantara Komunikasi dari saksi Ellyana Djaja," kata Amir Yanto, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, di Jakarta, Selasa (15/3).

Bukti-bukti tersebut disita dari saksi Ellyana Djaja, Direktur PT Djaja Nusantara Komunikasi, yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran (restitusi) pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren).

Penyidik juga memeriksa seorang saksi lainnya, yakni Iswatie, karyawan PT Djaja Nusantara Komunikasi, untuk mengusut kasus restitusi pajak PT Mobile8 tersebut.

"Pemeriksaan terkait dengan verifikasi terhadap dokumen-dokumen transaksi antara PT Djaja Nusantara Komunikasi dengan PT Mobile8 Telecom, termasuk untuk mengetahui ada tidaknya penerimaan dana sebesar Rp 80 milyar kepada PT Djaja Nusantara Komunikasi," karanya.

Kejagung mensinyalir PT Mobile8 Telecom memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi, di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, yakni PT Djaja Nusantara Komunikasi (DNK) senilai Rp 80 milyar selama tahun 2007-2009.

Prasetyo, beberapa waktu lalu mengungkapkan, PT DNK tidak sanggup membayar pembelian barang produk komunikasi senilai Rp 80 milyar kepada PT Mobile8 Telecom selama tahun 2007-2009 itu.

Indikasi tersebut kian menguat dengan adanya keterangan Direktur PT DNK Eliana Djaya, bahwa traksaksi senilai Rp 80 milyar tersebut merupakan hasil manipulasi untuk menyiasati seolah-olah ada transaksi sejumlah itu.

"Sesuai keterangan Eliana Djaya, bahwa transaksi perdagangan tersebut hanyalah seolah-olah ada. Dan untuk kelengkapan administrasi, pihak Mobile8 Telecom akan mentransfer uang sebanyak Rp 80 milyar ke rekening PT Djaja Nusantara Komunikasi," kata Prasetyo.

Pada Desember 2007, PT Mobile8 Telecom dua kali mentransfer dana, masing-masing Rp 50 milyar dan Rp 30 milyar. Untuk menyiasati agar seolah-olah terjadi jual-beli, maka dibuat invoice atau faktur yang sebelumnya dibuat purchase order.

"Jadi seolah-olah terdapat pemesanan barang dari PT DNK, yang faktanya, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom," ujar Prasetyo menjelaskan.

Setahun kemudian, PT DNK, menerima faktur pajak dari PT Mobile8 Telecom yang total nilainya Rp 114.986.400.000. Padahal, PT DNK tidak pernah melakukan pembelian dan pembayaran, serta menerima barang.

"Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile8 Telecom dengan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada KPP Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta," katanya.

Atas ajuan tersebut, pada tahun 2009, PT Mobile8 Telecom menerima pembayaran restitusi pajak sejumlah Rp 10.748.156.345. Seharusnya, PT Mobile8 Telecom tidak berhak mendapatkan uang sejumlah Rp 10,7 milyar lebih karena tidak pernah ada jual-beli barang.

Karena KPP Surabaya mengabulkan permohonan kelebihan pajak atas dasar transaksi jual-beli fiktit PT Mobile 8 Telecom yang saat itu dimiliki Harry Tanoesoedibjo, negara mengalami kerugian sekitar Rp 10 milyar. "Tidak menutup kemungkinan, kerugian bertambah karena ini baru temuan awal," tuturnya.

Meski demikian, Prasetyo menyebutkan, pihaknya belum menemukan indikasi keterlibatan HT dalam perkara ini. "Saya tidak pernah menyebut nama Harry Tanoe. Yang jelas, penyidikan sampai sekarang masih berjalan," ucapnya.

Terkait perkara ini, pihak MNC Group menyebut Kejagung keliru dan sarat kepentingan, karena menilai telah terjadi tindak pidana korupsi dan akan memeriksa HT terkait kasus restitusi pajak Mobile8 Telecom.

Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution, menegaskan, pihaknya sebagai pengelola Mobile8 Telecom sampai pertengahan tahun 2009, sudah memenuhi kewajiban perusahaan sebelum menjualnya kepada pihak ketiga.

"Semua permasalahan perpajakan sudah tercatat dan dilaporkan dengan benar. Hal itu jugalah yang tentu menjadi salah satu dasar keputusan investor membeli Mobile8," kata Syafril, beberapa waktu lalu.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
16-03-2016 00:50