Main Menu

MA Harus Independen Tangani Perkara Sengkarut Sepakbola

Iwan Sutiawan
23-03-2016 16:20

Aksi unjuk rasa PAMP di MA (GATRAnews/Iwan Sutiawan/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Puluhan massa dari Pemuda Anti Mafia Peradilan (PAMP) melakukan aksi unjuk rasa menedesak Mahkamah Agung (MA) bersikap independen dan profesional dalam menangani perkara kasasi atara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait sengketa sepak bola Tanah Air.

"Mahkamah Agung harus bersikap independen dan profesinal dalam menangani sengketa sepakbola Indonesia," kata Hendi Budiman, koordinator aksi PAMP di MA, Jakarta, Rabu (23/3).

Selain itu, PAMP juga meminta Ketua MA Muhammad Hatta tidak terlibat dalam menangani kasus sengketa sepakbola Indonesia, karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan (conflict of interest).

Pada kesempatan ini, PAMP juga meminta Komisi Yudisial (KY) untuk menelisik dugaan konflik kepentingan dan konspirasi hakim dalam memutus perkara tingkat pertama dan kedua yang memenangkan gugatan PSSI.

Menurut Hendi, MA harus memutus perkara ini secara adil dan menjadi akhir dari sanksi pembekuan PSSI oleh pemerintah. Namun, di sisi lain putusan-putusan pengadilan terkesan kurang transparan dan sarat kepentingan di dalamnya. 

"Kami menyambut baik pencabutan sanksi administratif PSSI. Keputusan MA tampaknya bakal menjadi akhir dari sanksi pembekuan PSSI oleh pemerintah," ujar Hendi.

Ia mengungkapkan, PSSI memenangan gugatan atas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) soal Surat Keputusan (SK) Menpora No. 01307 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). SK ini berisi sanski kegiatan keolahragaan asosiasi sepakbola di Indonesia.

"Dengan putusan ini, praktis SK itu sudah dinyatakan tak berlaku lagi. Majelis hakim yang diketuai Ujang Abdullah menerima alasan gugatan yang diajukan PSSI, serta menolak sluruh eksepsi Kemenpora," katanya.

Menpora mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT TUN pada tanggal 17 November 2015, setelah pengadilan tingkat kedua itu menolak permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2015.

Hendi mengungkapkan, sepakbola merupakan permainan dan olahrga yang digemari rakyat, sehingga harus dikelola secara baik dan tidak boleh menjadi ajang memperkaya diri para oknum.

Penetapan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur (Jatim) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, kian menambah catatan buruk.

"Pembekuan PSSI oleh Kemenpora yang terus menggelinding dan tak ada habisnya, menyeret ke permasalahan-permasalahan yang lebih runyam dari mulai internal PSSI dan wacana pembubaran PSSI," katanya.


Reporter: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
23-03-2016 16:20