Main Menu

Kejagung Tunggu Hasil Pemeriksaan DJP Terhadap Taksi ''Online''

Iwan Sutiawan
26-03-2016 23:27

Jaksa Agung H. Muhammad Prasetyo (GATRAnews/Adi Wijaya/yus4)


Jakarta, GATRAnews -
Kejaksaan Agung (Kejagung) menunggu tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memeriksa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan transportasi taksi dan ojek berbasis aplikasi (online).

Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo, di Jakarta, Kamis (24/3), mengatakan, pihaknya hanya menunggu karena hal itu merupakan ranah atau wewenang dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Namun demikian, Kejagung mengimbau pihak perusahaan taksi dan ojek online kooperatif sehingga tidak menimbulkan kesenjangan, karena taksi online dianggap ilegal dan tidak membayar pajak.

"Ini kan usaha-usaha baru, makanya mau ditertibkan. Mereka harus terdaftar dan punya izin. Kalau sudah seperti itu, tentunya kewajiban membayar pajak harus dipenuhi," tutur Prasetyo.

Terkait unjuk rasa dan protes keras pengemudi taksi dan ojek konvensional, pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kominfo sepakat memberi batas waktu hingga 31 Mei 2016 kepada perusahaan transportasi massal berbasis aplikasi untuk mengurus izin operasinya.

Salah satu poin dari keputusan tiga menteri itu, yakni perusahaan itu harus berbentuk badan hukum atau koperasi, dengan memiliki izin sebagai badan hukum penyelenggara angkutan umum dan melakukan prosedur. Seperti, pendaftaran kendaraan, uji kir, dan aturan-aturan lainnya. Pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi (SIM) A umum.

Menurut Prastyo, Kejagung hanya besifat menunggu kepada perusahaan taxi online tersebut. Bila keputusan itu tak diindahkan hingga batas waktu yang ditentukan. Prasetyo menjelaskan tindakan sanksi diberikan oleh penyidik PNS Kemenhub.

"Ya (proses hukum) nanti urusan yang menentukan kementrian perhubungan, kan mereka punya Penyidik PNS (PPNS). Jadi, kita tunggu saja. Yang jelas kewajiban membayar pajak harus di penuhi. Kejagung menunggu, karena masih pendekatan persuasif," ujarnya.

Meski terjadi pro dan kontra terhadap keberadaan transportasi online tersebut, Prasetyo menilai bahwa dengan adanya transportasi pendatang baru itu, maka dia berharap transportasi konvensional harus berusaha untuk memperbaiki diri.

"Sekarang kenapa orang meninggalkan taxi konvensional. Karena mereka melihat ada pendatang baru yang lebih nyaman dan lebih murah, iya kan. Jadi tidak ada yang disalahkan. Berarti yang menggunakan bisa salah juga donk, kalau kita lihat dari teori sebab akibat," ujarnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif LBH Pajak dan Cukai, Nelson Butarbutar, mendesak agar pemerintah melalui Kemenhub dan Kementerian Keuangan melalui DJP yang ditopang Kejaksaan Agung RI menggunakan momentum langkah penertiban moda transportasi roda empat dan dua yang berbasis aplikasi online itu untuk menertibkan sekaligus menggenjot pendapatan pajak yang seharusnya menjadi hak negara. "Namun ini nampaknya tidak tersentuh ke mereka, selama ini," ujar Nelson

Dia melihat, jangan sampai ada dalih yang dikemukakan berbagai kalangan bahwa moda transportasi itu menjadi alternatif yang disukai masyarakat sehingga menjadi alasan pembenar bagi individu dan atau badan hukum untuk tidak membayar pajak. "Negara jangan kalah oleh perilaku seperti itu," tuturnya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief


Klik www.gatra.com/telkomsel untuk daftar online kartuHalo Telkomsel tanpa harus datang ke kantor GraPARI

Iwan Sutiawan
26-03-2016 23:27