Main Menu

KPK Telisik Unsur Niat Jahat Pembelian Lahan Sumber Waras

Iwan Sutiawan
30-03-2016 09:31

RS Sumber Waras(GATRA/Rifki M. Irsyad/re1)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelisik unsur niat jahat yang menjadi salah satu unsur untuk menaikkan kasus korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke tingkat penyidikan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Jakarta, Selasa (29/3), mengatakan, untuk menaikkan kasus ini bukan hanya semata-mata unsur pelanggaran prosedur.

"Kalau mau menaikkin ke penyidikan harus yakin dalam kejadian itu harus ada niat jahat, bukan semata-mata pelanggaran prosedur, kalau tidak ada niat untuk melakukan tindakan jahat, akan susah juga. Itu yang akan kita gali selama tahap peneyelidikan," ujar Alex.

Adapun hasil audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Alex, merupakan salah satu bahan untuk menyelidiki kasus pembelian tanah RS Sumber Waras.

Namun demikian, lanjut Alex, KPK harus menelaah dan mengonfirmasi hasil audit BPK tersebut dengan keterangan sejumlah pihak, karena terdapat perbedaan aturan tentang pengadaan tanah yang digunakan BPK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam audit BPK, pengadaan tanah di atas 1 hektar harus dilakukan dengan membentuk panitia pengadaan. Tapi aturan ini sudah diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2014 yang menaikkan syarat pembentukan panitia dilakukan untuk pengadaan lahan di atas 5 hektar.

"Apakah betul audit BPK, pengadaan tanah di atas satu hektar dengan membentuk panitia, ternyata di Perpres Tahun 2014, syaratnya dinaikkan jadi 5 hektar baru dibentuk panitia. Ada perbedaan peraturan di BPK. Hal-hal itu yang dikaji," kata Alex.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
30-03-2016 09:31