Main Menu

KPK Tetapkan Sanusi dan Presdir Agung Podomoro Tersangka Suap

Iwan Sutiawan
01-04-2016 21:17

Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta 2014-2019 Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, beserta karyawan PT APL Trinanda Prihantoro, sebagai tersangka kasus suap proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/4), mengatakan, penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Penetapan tersangka itu berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satgas KPK terhadap Sanusi dan seorang karyawan swasta berinisial GER, pada Kamis kemarin (31/3), sekitar pukul 19.30 WIB, di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan, karena diduga telah menerima uang suap suap dari karyawan PT APL, Trinanda Prihantoro.

"Selain penangkapan dua orang tersebut, turut diamankan juga TPT (Trinanda Prihantoro) di kantornya di kawasan Jakarta Barat," katanya.

Menurut Agus, Tim Satgas KPK juga mencokok Sekretaris Direktur PT APL, inisial BER, di rumahnya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur (Jaktim).

"GER menjadi perantara untuk memberikan uang atau hadiah untuk penyelengara negara yang mewakilinya terkait pembahasan Raperda tentang RWZP3K dan Raperda tentang RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta," ucap Agus.

Selain mencokok para pelaku saat OTT, Satgas KPK menyita uang suap sejumlah Rp 1 milyar dan Rp 140 juta, serta US$ 8,000. Uang Rp 1,140 milyar itu merupakan pemberian kedua kepada Sanusi dari PT APL.

Sanusi, legislator Partai Gerindra ini, pada pemberian pertama menerima Rp 1 milyar, pada Senin, 28 Maret 2016. Dengan demikian, Sanusi menerima suap sejumlah Rp 2 milyar dari pihak PT APL.

Menurut Agus, uang sejumlah Rp 140 juta yang diamankan bersama uang Rp 1 milyar saat OTT, merupakan sisa uang dari pemberian pertama sebesar Rp 1 milyar. Sementara uang sebesar US$ 8,000 merupakan uang pribadi Sanusi dan tidak terkait dengan dugaan suap.

Atas perbuatan tersebut, penyidik KPK menyangka Sanusi menerima suap sehingga melangar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Ariesman dan Trinanda selaku penyuap, penyidik KPK menyangka keduanya melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
01-04-2016 21:17