Main Menu

KPK Periksa Karyawan Agung Podomoro

Iwan Sutiawan
04-04-2016 13:19

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi (ANTARA/Muhammad Adimaja/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa karyawan PT Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro, untuk mengusut kasus suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pelaksana Harian Kepala Biro Hubung Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Senin (4/4), mengatakan, penyidik memeriksa Trinanda sebagai saksi untuk tersangka Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta 2014-2019.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, masing-masing Mohamad Sanusi; Presiden Direktur (Presdir) PT APL Ariesman Widjaja; dan karyawan PT APL Trinanda Prihantoro.

Ketua KPK Agus Rahardjo, di Jakarta, Jumat (1/4), mengatakan, penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus dugaan suap Raperda RWZP3K dan RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Penetapan tersangka itu berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satgas KPK terhadap Sanusi dan seorang karyawan swasta berinisial GER, Kamis kemarin (31/3), sekitar pukul 19.30 WIB, di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan, karena diduga telah menerima uang suap suap melalui Trinanda.

"Selain penangkapan dua orang tersebut, turut diamankan juga TPT (Trinanda Prihantoro) di kantornya di kawasan Jakarta Barat," katanya.

Menurut Agus, Tim Satgas KPK juga mencokok Sekretaris Direktur PT APL, inisial BER, di rumahnya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.

"GER menjadi perantara untuk memberikan uang atau hadiah untuk penyelenggara negara yang mewakilinya terkait pembahasan Raperda tentang RWZP3K dan Raperda tentang RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta," ucap Agus.

Selain mencokok para pelaku saat OTT, Satgas KPK menyita uang suap sejumlah Rp 1 milyar dan Rp 140 juta, serta US$ 8,000. Uang Rp 1,140 milyar itu merupakan pemberian kedua kepada Sanusi dari PT APL.

Sanusi, legislator Partai Gerindra ini, pada pemberian pertama menerima Rp 1 milyar? pada hari Senin, 28 Maret 2016. Dengan demikian, Sanusi menerima suap sejumlah Rp 2 milyar? dari pihak PT APL.

Menurut Agus, uang sejumlah Rp 140 juta yang diamankan bersama uang Rp 1 milyar saat OTT, merupakan sisa uang dari pemberian pertama sebesar Rp 1 milyar. Sementara uang sebesar US$ 8,000 merupakan uang pribadi Sanusi dan tidak terkait dengan dugaan suap.

Atas perbuatan tersebut, penyidik KPK menyangka Sanusi menerima suap sehingga melangar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Ariesman dan Trinanda selaku penyuap, penyidik KPK menyangka keduanya melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
04-04-2016 13:19