Main Menu

Ferrial Bungkam Usai Diperiksa KPK

Iwan Sutiawan
11-04-2016 16:25

Ferrial Sofyan (tengah) berusaha menghindari wartawan (Antara/Hafidz Mubarak A/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta Ferrial Sofyan enggan menjawab pertanyaan wartawan, usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (11/4). Bahkan mobil yang ditumpanginya, Nissan Frontier hitam B 9202 BS, langsung tancap gas meninggalkan kantor lembaga antirasuah itu.

Ferrial menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, dengan tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Pria yang mengenakan kemeja batik kuning dibalut jaket hitam itu menjalani pemeriksaan selama 4 jam oleh penyidik KPK, sebagai saksi kasus suap dari PT Agung Podomoro Land.

Ferrial menjalani pemeriksaan KPK bersama sejumlah petinggi "Kebun Sirih", antara lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD DKI M Taufik, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, Anggota Baleg DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji, dan Kasubbag Raperda DKI Jakarta Dameria Hutagalung.

Kasus suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi DKI Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara, ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kemudian, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Sanusi; Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja; dan pegawai PT Agung Podomoro, Trinanda Prihantoro.

KPK menyangka Sanusi menerima suap sejumlah Rp 2 milyar dan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun Ariesman dan Trinanda selaku pemberi suap, disangka  melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
11-04-2016 16:25