Main Menu

KPK Panggil Ketua Komisi V DPR, Usut Kasut Damayanti

Iwan Sutiawan
14-04-2016 12:10

Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fray Djemy Francis, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) tahun 2016, dengan tersangka Damayanti Wisnu Putranti.

Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Kamis (14/4), menjelaskan, pemeriksaan Fray itu sebagai saksi untuk tersangka Damayanti Wisnu Putranti, yang merupakan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam 2 tahap, setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Rabu (12/1) tiga bulan lalu. Pada tahap pertama, KPK menetapkan empat tersangka, masing-masing Damayanti Wisnu Putranti selaku Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, dan dua stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

Ketiganya disangkakan sebagai penerima suap sehingga dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Seorang tersangka pada tahap pertama lainnya, yakni Direktur PT WTU, Abdul Khoir, yang diduga  menjadi pemberi suap sehingga disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 
Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita uang sejumlah SGD 99,000 dari SGD 404.000 (sekitar Rp 3,9 milyar) total uang suap yang dijanjikan.
Uang sejumlah SGD 99,000 itu diduga sebagai suap dari Abdul Khoir kepada Damayanti untuk mengamankan ijon proyek pembangunan jalan di Ambon, Maluku, pada Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016.

Setelah itu, KPK melakukan pengembangan dan penggeledahan, antara lain di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX, Ambon, Maluku, Jumat (22/1/2016). BBPJN IX diketahui merupakan lembaga yang bernaung di bawah Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR.
 
Kemudian, menggeledah kantor PT Cahaya Mas Perkasa (CMP) di Jalan Diponegoro. Rumah Direktur PT CMP, Seng So Kok alias Asenk, di Jalan WR Supratman. KPK menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan itu.
 
Sebelum penggeledahan di Ambon, penyidik menggeledah ruang kerja anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto, dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yudi Widia, serta ruang kerja Damayanti Wisnu Putranti.
 
Penyidik KPK juga mencegah Budi dan Asenk pergi ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung mulai 20 Januari 2016. PT CMP adalah perusahaan yang sering mengerjakan proyek dari Balai Pelaksana Jalan Jembatan Nasional (BBJJN) wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Setelah itu, KPK menetapkan tersangka tahap dua, yakni Budi Supriyanto karena diduga menerima suap dari Dirut PT WTU, Abdul Khoir, untuk mengamankan anggaran proyek infastruktur di Kemen-PUPR yang akan digarap PT WTU.
 
Atas perbuatan tersebut, penyidik KPK menyangka Budi melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
14-04-2016 12:10