Main Menu

KPK Usut Kasus Suap Kejati Melalui Money Changer

Iwan Sutiawan
18-04-2016 12:43

Yuyuk Andriati (GATRAnews/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap penghentian penyelidikan perkara korupsi dari PT Brantas Abipraya (BA) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, dengan memeriksa saksi dari money changer (penukaran valuta asing).

Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Senin (18/4), mengatakan, penyidik, Senin ini, memanggil dua saksi untuk menjalani pemeriksaan.

Kedua saksi yang diperiksa untuk tersangka Marudut Pakpahan itu, yakni Yohanes B Haryanto (Direktur Tri Tunggal Money Changer), dan seorang karyawannya bernama Aini.

Kasus suap upaya penghentian penyelidikan perkara korupsi PT BA yang sedang ditangani Kejati DKI Jakarta, ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di salah satu hotel di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (31/3).

Dalam OTT ini, Satgas KPK mencokok 3 orang, yakni Direktur Keuangan PT BA, Sudi Wantoko; dan  Senior Manajer PT BA, Dandung Pamularno, serta seorang pihak swasta bernama Marudut (MRD).

Selain mencokok pelaku, Satgas KPK menyita uang sejumlah US$ 148.835 dalam berbagai pecahan. Kemudian, KPK memeriksa Kepala Kejati DKI Jakarta, Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Tomo Sitepu, karena diduga terlibat dalam perkara ini. Penyidik KPK sudah 2 kali memeriksa keduanya.

KPK kemudian menetapkan Sudi Wantoko, Dandung Pamularno, dan Marudut Pakpahan sebagai tersangka suap penghentian penyelidikan kasus korupsi PT BA, yakni dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pembuatan iklan yang sedang ditangani Kejati DKI Jakarta.

Penyidik KPK menyangka ketiganya melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

 

Iwan Sutiawan
18-04-2016 12:43