Main Menu

KPK Dalami Komunikasi Aguan dangan Stafsus Ahok

Iwan Sutiawan
19-04-2016 22:33

Sugianto Kusuma alias Aguan (GATRAnews/Adi Wijaya/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami komunikasi antara bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dengan Sunny Tanuwidjaja, Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Untuk medalaminya, kata Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, di Jakarta, Selasa (19/4), penyidik menanyakan hal itu kepada Aguan yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Mohamad Sanusi.

"(Aguan menjalani pemeriksaan sebagai) saksi MSN (Mohamad Sanusi). Oleh penyidik ditanya seputar komunikasi dengan Sunny," ujar Yuyuk.

Selain itu, penyidik juga menanyakan hubungan dan kegiatan Aguan dengan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan PT Agung Sedayu Group dan PT Muara Wisesa Samudra, anak perusaha PT Agung Podomoro Land yang turut andil dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersangkutan (Aguan) dengan PT KNI (Kapuk Naga Indah) dan PT MWS (Muara Wisesa Samudra)," ujar Yuyuk.

Namun Yuyuk tidak bersedia menjelaskan lebih detail tentang kegiatan Aguan bersama perusahaan-perusahaan di atas. "Ini sedang didalami apa yang diketahui Aguan antara perusahaan satu dan lainnya."

KPK sudah mengendus jejak Aguan dalam kasus suap pembahasan Raperda reklamasi ini, sehingga mencegahnya pergi ke luar negeri besama Sunny selama 6 bulan ke depan.

Kasus suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-20135 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara, ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kemudian, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Sanusi; Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja; dan pegawai PT Agung Podomoro, Trinanda Prihantoro.

KPK menyangka Sanusi menerima suap sejumlah Rp 2 milyar dan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun Ariesman dan Trinanda selaku pemberi suap, disangka  melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
19-04-2016 22:33