Main Menu

KPP Desak KPK Tetapkan Tersangka Lain Kasus Suap PN Jakpus

Iwan Sutiawan
22-04-2016 17:39

Ilustrasi (GATRAnews/Abdurachman/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan semua pihak yang terlibat dalam perkara suap penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"KPP mendesak KPK untuk segera menetapkan semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini sebagai tersangka, agar gambaran besar mafia peradilan dapat terlihat secara utuh," ujar Miko Ginting dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) di Jakarta, Jumat (22/4).

Terbongkarnya beberapa kasus di lembaga peradilan, yakni suap Kepada paniter PTUN Medan, Syamsir Yusfan, Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali MA, Andri Tristanto Sutrisno; serta Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eddy Nasution, membuktikan reformasi peradilan belum tuntas.

Reformasi peradilan sesungguhnya adalah ikhtiar yang terus berkelanjutan dan tidak boleh selesai. Dengan adanya beberapa kasus terakhir, kami juga mendesak agar langkah reformasi peradilan yang lebih tuntas dan sungguh-sungguh dapat dijalankan secara serius," ujar Miko.

Dalam perkara suap penanganan perkara PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPK mengendus keterlibatan sejumlah pihak. Salah satunya Sekretaris MA, Nurhadi. Bahkan, KPK sudah mencegah Nurhadi agar tidak kabur ke luar negeri.

Pencegahan terhadap Nurhadi selama 6 bulan itu sesuai Keputusan Pimpinan KPK No: KEP-484/01-23/04/2016, tanggal 21/04/16 yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Selain melakukan pencegahan pergi ke luar negeri, tim penyidik KPK sempat menggeledah ruang kerja Nurhadi di MA dan rumah pribadinya di Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam kasus suap pengurusan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, KPK baru menetapkan dua orang tersangka, yakni Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno.

KPK menyangka Edy menerima sejumlah Rp 50 juta pada pemberian kedua dan Rp 100 juta pada pemberian kedua sehingga diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Dody selaku pemberi suap, disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
22-04-2016 17:39