Main Menu

Kejagung Desak PN Jaksel Eksekusi Rp 4,4 Trilyun dari Supersemar

Iwan Sutiawan
26-04-2016 11:51

Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo (GATRAnews/Adi Wijaya/adi3)

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi uang pengganti dari Yayasan Beasiswa Supersemar sejumlah Rp 4,4 trilyun. "Tentu kita berharap pengadilan negeri segera melakukan eksekusi," kata Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo, di Jakarta, Selasa (26/4).
 

Kejaksaan meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi uang sekitar Rp 4,4 trilyun itu, karena pihaknya sudah memberikan semua daftar aset milik Yayasan Supersemar. "Tindak lanjut sudah kita sampaikan datanya ke pengadilan negeri," ujarnya.

Untuk mendorong Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) itu, Kejagung mengaku sudah melakukan beberapa upaya.

"Kita surati terus, kita dekati mereka. Rekening sudah kita sampaikan, jumlahnya sudah ada di situ. Mau apa lagi? kita paling mendesak mereka untuk segera mengesekusi itu. Ini perkara perdata, bukan pidana. Kalau pidana kita bisa eksekusi," ujarnya.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna, di Jakarta, Rabu (20/1), mengatakan, pihaknya menerima permohonan penundaan eksekusi putusan PK MA dari pihak Yayasan Beasiswa Supersemar saat sidang teguran (aanmaning).

"Panggilan untuk aanmaning pihak termohon (Supersemar) hadir kuasanya. Dalam pertemuan itu, ketua sebagaimana agenda, yaitu menyampaikan peringatan tentang pelaksanaan isi putusan secara sukarela," kata Made.

Namun, kuasa hukum Yayasan Beasiswa Supersemar, Bambang Hatono, menyerahkan surat permohonan penundaat sita ekesekusi karena pihaknya sedang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Alasannya, saat ini termohon eksekusi sedang ajukan gugatan perdata dengan bukti otentik menurut mereka, dan itu sedang diperiksa," katanya.

Atas permohonan itu, lanjut Made, selaku eksekutor putusan MA, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan akan mempelajarinya. "Apakah memang layak ditangguhkan atau bagaimana," ujarnya.

Jika Supersemar akan memenuhi kewajibannya sesuai putusan PK MA, maka harusnya sudah membayar sekitar Rp 4,4 trilyun ke negara. Tapi kenyataannya, meminta penundaan eksekusi.

Yayasan Beasiswa Supersemar akan menagih kepada sejumlah pihak yang pernah meminjam dana dari yayasan yang dipimpin presiden kedua RI Soeharto itu untuk membayar kerugian kepada negara sekitar Rp 4,4 trilyun tersebut.

"Jadi uang yang ada di orang-orang yang minjem itu, kita tagih dulu, baru kita bayar putusan. Dalam pertimbangan hukumnya begitu," kata Bambang Hartono, Rabu (20/1).

Adapun sejumlah perusahaan yang miminjam dana ke Yayasan Beasiswa Supersemar, lanjut Bambang, antara lain, Kosgoro, Bank Duta, Sempati Air, dan Perhutani. "Nanti kita akan usahakan, seperti Kosgoro ada pinjam. Kita menelusuri," ujarnya.

Pihak Yayasan Beasiswa Supersemar akan meminta bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor untuk menelusuri dan menagih piutang dari beberapa perusahaan itu.

Sedangkan saat wartawan menanyakan tenggat waktu membayar ke negara, Bambang mengatakan, aset Yayasan Beasiswa Supersemar yang harus ditagih dan ditelusuri jumlahnya cukup banyak.

"Itu kan yayasan banyak, seperti TMII, itukan sudah diberikan kepada pemerintah dan pemerintah kembalikan lagi kepada yayasan," kata Bambang.

Menurutnya, ada tujuh yayasan, salah satunya Supersemar. "Nah, Supersemar diajukan gugatan melawan hukum dan buktinya BAP pada waktu Pak Harto diperiksa. Itukan sebetulnya tidak boleh. (Kalau dieksekusi) kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hartanya tidak ada kok," kata Bambang.

Yayasan Beasiswa Supersemar harus membayar sekitar Rp 4,4 trilyun sesuai putusan PK MA, berawal ketika Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1976 yang menentukan bank negara harus menyetor 50% dari 5% sisa laba bersihnya ke Yayasan Beasiswa Supersemar. Sejak tahun 1976 hingga Soeharto lengser, Yayasan Beasiswa Supersemar mengantongi dana sejumlah US$ 420,000 dan Rp 185 milyar.

Namun, terjadi penyelewengan dana untuk membiayai pendidikan rakyat Indonesia itu, sehingga setelah kekuasaan Soeharto tumbang, Kejagung mewakili negara menggugat Yayasan Beasiswa Supersemar yang diketuai Soeharto atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 27 Maret 2008 silam, mengabulkan gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Beasiswa Supersemar membayar ganti kerugian kepada negara sejumlah US$ 105 juta dan Rp 46 milyar. Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada 19 Februari 2009, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MA semakin menguatkan vonis tersebut dan menghukum Yayasan Besiswa Supersemar membayar kepada penggugat 75% x US$ 420, 000 atau setara dengan US$ 315,000, dan 75% x Rp 185.918.904, hingga totalnya hanya Rp 139.229.178.

Namun terjadi kesalahan pengetikan, sehingga kerugian yang harus dibayar menjadi Rp 185.918.904 dari seharusnya Rp 185 milyar. Adapun majelis hakim yang mengetok vonis kasasi pada 28 Oktober 2010, itu terdiri dari Hakim Agung Harifin Tumpa dibantu Hakim Anggota Rehngena Purba, dan Dirwoto.

Akibatnya, jaksa tidak bisa mengeksekusi putusan ini dan mengajukan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA pada September 2013. Di saat yang sama, Yayasan Supersemar juga turut mengajukan PK.

"Mengabulkan PK I (Negara Repubilk Indonesia), menolak PK II (Yayasan Supersemar)," demikian seperti dilansir website MA, Senin (10/8). Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial, Hakim Agung Suwardi dengan Anggota Majelis Soltony Mohdally, dan Mahdi Soroinda Nasution memutuskan dengan nilai perkara sangat besar ini, 8 Juli 2015.

Sesuai kurs pada hari Senin (10/8), keluarga Soeharto dan ahli warisnya harus memberikan ganti rugi kepada negara sejumlah Rp 4.309.200.000.000 plus Rp 139 milyar, sehingga totalnya menjadi sekitar Rp 4,4 trilyun.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
26-04-2016 11:51