Main Menu

Wamenkeu Era SBY Bungkam Usai Dipriksa KPK

Iwan Sutiawan
26-04-2016 22:49

Anny Ratnawati (ANTARA/Fanny Octavianus/re1)

Jakarta, GATRAnews - Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menolak menjawab pertanyaan wartawan, usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/4), sebagai saksi kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan tersangka Sugiharto.  

Anny langsung menuju mobilnya sambil tersenyum, saat wartawan memberondongnya dengan berbagai pertanyaan, termasuk soal materi pemeriksaan oleh penyidik. Kemudan ia masuk ke dalam mobil Honda Freed silver F 1000 WK dan meninggalkan kantor KPK.

Dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012, KPK baru mentenapkan Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai tersangka.

Dalam proyek senilai Rp 6 trilyun tersebut, Sugiharto menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dia diduga telah menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,1 trilyun.

Atas perbuatan itu, KPK menyangka Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ke-1 joncto Pasal 64 ke-1 KUHP.

Untuk mengusut kasus ini, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin pernah menyebut Setya Novanto (Setnov) terlibat dalam perkara ini.

Menurut Nazaruddin, Setnov adalah orang yang memberi perintah untuk mengatur proyek ini hingga soal pembagian fee kepada sejumlah pihak.

Lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta menjadi konsorsium pemenangan tender pengadaan, yakni PT Len Industri, Perum Percetakan Negara (Peruri), PT Sucofindo (Persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthapura.

Dirut Sandipala Paulus Thanos, juga menyebut Setnov merupakan 'otak' dalam kasus e-KTP. Namun, Setnov sudah membantah terlibat dalam perkara ini. Menurutnya, Nazaruddin dan Paulus hanya mengarang-ngarang.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
26-04-2016 22:49