Main Menu

KPK Periksa 6 Saksi dalam Pengusutan Kasus Suap PN Jakpus

Iwan Sutiawan
02-05-2016 10:58

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam orang dari berbagai elemen, guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap yang diduga melibatkan sekretaris atau panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Senin (2/5), mengatakan, keenam saksi tersebut, diperiksa untuk kasus tersangka Doddy Aryanto Supeno.

Adapun keenam saksi tersebut, masing-masing Suhendra Atmadja dan Harlijanto Salim dari pihak swasta, Wresti Kristian Hesti (pegawai bagian legal PT Artha Pratama Anugerah).

"Royani, Pegawai Negeri Sipil MA, Wawan Sulistiawan, karyawan swasta, dan Recki, office boy Menara Matahari lantai 3 dan lantai 23, Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 7, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten," kata Yuyuk.

Dalam perkara suap penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakpus, KPK mengendus keterlibatan sejumlah pihak. Bahkan, KPK sudah mencegah Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi pergi ke luar negeri.

Pencegahan terhadap Nurhadi berlaku selama 6 bulan sesuai Keputusan Pimpinan KPK No: KEP-484/01-23/04/2016, tanggal 21/04/16 yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Selain melakukan pencegahan pergi ke luar negeri, tim penyidik KPK sempat menggeledah ruang kerja Nurhadi di MA dan rumah pribadinya di Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik menyita uang sejumlah Rp 1,7 milyar.

Dalam kasus suap pengurusan PK di PN Jakpus ini, KPK baru menetapkan dua orang tersangka, yakni Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno.

KPK menyangka Edy menerima sejumlah Rp 50 juta pada pemberian kedua dan Rp 100 juta pada pemberian kedua dari total Rp 500 juta yang dijanjikan, sehingga diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Dody selaku pemberi suap, disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
02-05-2016 10:58