Main Menu

Komut dan Komisaris BUMD Bengkalis Dijebloskan Rutan Kejagung

Iwan Sutiawan
02-05-2016 23:22

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan dua tersangka kasus korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau, ke PT Bumi Laksamana Jaya sejumlah Rp 300 milyar, tahun anggaran 2012. "Penyidik menahan kedua tersangka di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung," kata Amir Yanto, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, di Jakarta, Senin (2/5).

Kedua tersangka adalah Mukhlis selaku Komisari Utama dan Burhanuddin selaku Anggota Komisaris PT Bumi Laksamana Jaya. Burhanuddin dan Mukhlis masing-masing juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

"Penyidik menahan kedua tersangka di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung dari tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan 21 Mei 2016," tutur Amir.

Penyidik menjebloskan kedunya ke sel Rutan Salemba cabang Kejagung usai memeriksanya sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke PT Bumi Laksamana Jaya sejumlah Rp 300 milyar yang membelitnya.

Adapun pemerisksaan terhadap tersangka Burhanuddin dan Mukhlis, yakni tentang kedudukannya sebagai Komisaris dan Komut PT Bumi Laksamana Jaya  setelah menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejumlah Rp 300 milyar.

Dana sejumlah Rp 300 milyar itu untuk membangun PLTU dan PLTG yang diduga tidak digunakan sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 265 milyar.

"Pada tanggal 28 April 2016, penyidik telah lebih dahulu menahan tersangka Ribut Susanto (mantan Komisaris PT Bumi Laksamana Jaya) di Rutan Salemba cabang Kejagung," kata Amir.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Burhanuddin, Mukhlis, Ribut Susanto, dan Herliyan Saleh selaku mantan Bupati Bengkalis. Selain itu, sudah ada terdakwa dalam perkara ini, yakni Yusrizal Andayani selaku Direkur PT Bumi Laksamana Jaya dan Ari Suryanto selaku Staf Khusus Direktur PT Bumi Laksamana Jaya.

Pengadilan sudah memutus Yusrizal dan Ari bersalah dan menghukum keduanya masing-masing selama 9 dan 6 tahun pejara. Saat ini kasusnya masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Kasus ini berawal saat PT Bumi Laksamana Jaya mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk membangun PLTU dan dan PLTG.

"Tanggal 30 Mei 2012, Pemda Kabupaten Bengkalis menerbitkan Perda tentang Penyertaan Modal Pemda Bengkalis kepada BUMD PT Bumi Laksamana Jaya sejumlah Rp 300 milyar," kata Amir.

Namun, Perda itu terbit karena suap sejumlah Rp 7 milyar kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, sehingga DPRD meloloskan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Perda. Yusrizal memberikan uang sejumlah itu melalui tersangka Ribut Susanto.

Setelah mendapatkan penyertaan modal sejumlah Rp 300 milyar, PT Bumi Laksmana Jaya tidak menggunakannya untuk membangun PLTU dan PLTGU, tetapi malah memberikannya kepada sejumlah anak perusahaannya.

"Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp 265 milyar akibat tidak dilaksanakannya pembangunan PLTU dan PLTGU tersebut," ujar Amir.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
02-05-2016 23:22