Main Menu

KPK Periksa Dua Saksi Kasus Suap Sekretaris PN Jakpus

Iwan Sutiawan
03-05-2016 10:42

Yuyuk Andriati (Antara/Reno Esnir/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang saksi untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus suap pengurusan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Selasa (3/5), mengatakan, kedua saksi itu yakni Darmaji dan Sarwedi.

Darmaji merupakan sopir pribadi tersangka Doddy Aryanto Supeno, sedangkan Darmaji adalah Staf Panitera Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Doddy Aryanto Supeno.

Dalam perkara suap penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakpus, KPK mengendus keterlibatan sejumlah pihak. Bahkan, KPK sudah mencegah Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi pergi ke luar negeri.

Pencegahan terhadap Nurhadi berlaku selama 6 bulan sesuai Keputusan Pimpinan KPK No: KEP-484/01-23/04/2016, tanggal 21/04/16 yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Selain melakukan pencegahan pergi ke luar negeri, tim penyidik KPK sempat menggeledah ruang kerja Nurhadi di MA dan rumah pribadinya di Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik menyita uang sejumlah Rp 1,7 milyar.

Dalam kasus suap pengurusan PK di PN Jakpus ini, KPK baru menetapkan dua orang tersangka, yakni Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno.

KPK menyangka Edy menerima sejumlah Rp 50 juta pada pemberian kedua dan Rp 100 juta pada pemberian kedua dari total Rp 500 juta yang dijanjikan, sehingga diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Dody selaku pemberi suap, disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
03-05-2016 10:42