Main Menu

KPK Cegah Ajudan Sekretaris MA Bepergian ke LN

Iwan Sutiawan
16-05-2016 11:08

Ilustrasi (GATRAnews/Abdurachman/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Royani, sopir sekaligus ajudan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, bepergian ke luar negeri, dalam statusnya sebagai saksi kasus suap penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"KPK telah mengajukan surat permintaan cegah terhadap Royani (ke Direktorat Jenderal Imigrasi)," kata Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, di Jakarta, Senin (16/5).

KPK mengajukan surat pencegahan Royani ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) sejak 4 Mei 2016, dan pencegahan itu berlaku selama 6 bulan ke depan demi kepentingan penyidikan.

Royani harus mengalami nasib serupa dengan bosnya, Nurhadi, yang lebih dulu dicegah oleh KPK agar tidak pergi ke luar negeri atau meninggalkkan Indonesia selama 6 bulan, sesuai Keputusan Pimpinan KPK No: KEP-484/01-23/04/2016, tanggal 21/04/16 yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM.

Selain melakukan pencegahan pergi ke luar negeri, tim penyidik KPK sempat menggeledah ruang kerja Nurhadi di MA dan rumah pribadinya di Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik menyita uang sejumlah Rp 1,7 milyar.

Dalam kasus suap pengurusan PK di PN Jakpus ini, KPK baru menetapkan dua orang tersangka, yakni Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno.

KPK menyangka Edy menerima sejumlah Rp 50 juta pada pemberian kedua dan Rp 100 juta pada pemberian kedua dari total Rp 500 juta yang dijanjikan, sehingga diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Dody selaku pemberi suap, disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
16-05-2016 11:08