Main Menu

KPK Akan Jemput Paksa Ajudan Sekretaris MA

Iwan Sutiawan
16-05-2016 11:20

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan penjemputan paksa terhadap Royani, sopir sekaligus ajudan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, karena sudah dua kali mangkir panggilan penyidik. "(Upaya) jemput paksa masih terus diupayakan," kata Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, di Jakarta, Senin (16/5).

Royani mangkir dari panggilan penyidik pada 29 April 2016 dan 2 Mei 2016, untuk diperiksa sebagai saksi bagi atasannya, yang sudah menjadi tersangka kasus suap pengurusan Peninjuan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

KPK juga telah mencegah Royani pergi ke luar negeri selama 6 bulan mulai 4 Mei 2016 demi kepentingan penyidikan. "KPK telah mengajukan surat permintaan cegah terhadap Royani (ke Direktorat Jenderal Imigrasi)," ujar Yuyuk.

Royani harus mengalami nasib serupa dengan bosnya, Nurhadi, yang lebih dulu dicegah oleh KPK agar tidak pergi ke luar negeri atau meninggalkan Indonesia selama 6 bulan, sesuai Keputusan Pimpinan KPK No: KEP-484/01-23/04/2016, tanggal 21/04/16 yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM.

Selain melakukan pencegahan, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Nurhadi di kantor MA dan rumah pribadinya di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik menyita uang tunai Rp 1,7 milyar.

Pada kasus suap pengurusan PK di PN Jakpus ini, KPK baru menetapkan dua orang tersangka, yakni Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno.

KPK menyangka Edy menerima sejumlah Rp 50 juta pada pemberian kedua dan Rp 100 juta pada pemberian kedua dari total Rp 500 juta yang dijanjikan, sehingga diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Dody selaku pemberi suap, disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
16-05-2016 11:20