Main Menu

Wakil Ketua KPK: Larangan Jaksa Ajukan PK, Tak Peka Berantas Korupsi

Iwan Sutiawan
18-05-2016 01:28

Laode M Syarif(GATRAnews/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif, di Jakarta, Selasa (17/5), mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewengan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali (PK), merupakan putusan tak peka terhadap pemberantasan korupsi.

Laode mengatakan, putusan tersebut tidak peka terhadap pemberantasan korupsi, karena bukan tidak mungkin koruptor bisa bebas setelah mengajukan PK, namun jaksa tidak bisa berbuat apa-apa. "Saya baca itu ada reaksi dari jaksa agung. Diharapkan MK itu peka terhadap pelaku koruptor (kasus korupsi)," kata Laode.

Secara lembaga, KPK belum bisa menyikapi dan memberikan tanggapan resmi atas putusan MK itu, karena para pimpinan belum membaca seluruh salinan putusan tersebut.

"KPK sendiri belum bisa mengeluarkan pernyataan resmi karena kami belum baca putusannya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini, kami akan mengeluarkan rilis resmi dari KPK," ujarnya.

MK memutuskan jaksa tidak boleh lagi mengajukan PK setelah mengabulkan permohonan uji materi Pasal 263 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang diajukan Anna Boentaran, istri dari terpidana korupsi dan buronan kasus BLBI Djoko Tjandra (Djoker).


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief
Iwan Sutiawan
18-05-2016 01:28