Main Menu

KPK Periksa Tiga Pegawai Pajak Sebagai Tersangka Korupsi

Iwan Sutiawan
30-05-2016 13:34

Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati (ANTARA/Hafidz Mubarak/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga tersangka kasus pemerasan atas restitusi kelebihan bayar pajak atas PPH badan tahun 2012 dan PPN 2013 PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia. Mereka sejak Senin (16/5) sudah ditahan di Rutan KPK, untuk memudahkan penyidikan

Menurut Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Senin (30/5), mereka adalah Herry Setiadji (Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Kebayoran Baru), Indarto Catur Nugroho (ketua tim), dan Slamet Riyadi (anggota tim).

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga pemeriksa pajak dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi restitusi pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) badan tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode Februari 2013 PT EDMI Indonesia.

KPK menetapkan ketiga tersangka setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup karena mereka diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya," kata Yuyuk.

Ketiga tersangka melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri terkait restitusi pajak PPh badan tahun 2012 dan PPN bulan Februari 2013 PT EDMI Indonesia.

PT EDMI Indonesia memiliki kelebihan pajak penghasialan badan tahun 2012 dan PPN tahun 2013 sehingga terjadi pengembalian pajak sejumlah Rp 1 milyar lebih. Tetapi ketiga tersangka malah memaksa perusahaan membayar Rp 75 juta.

Atas perbuatan di atas, penyidik KPK menyangka ketiganya melanggar Pasal 12 huruf e Udang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief
Iwan Sutiawan
30-05-2016 13:34