Main Menu

Kejagung Lapor Kemenkeu Butuh Rp 2,5 Milyar untuk Eksekusi Rp 4,4 Trilyun

Iwan Sutiawan
05-06-2016 10:59

Jaksa agung H Muhammad Prasetyo (GATRA/Dharma Wijayanto/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyampaikan kepada pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang kebutuhan dana sekitar Rp 2,5 milyar untuk mengeksekusi uang pengganti dari Yayasan Beasiswa Supersemar sekitar Rp 4,4 trilyun.

"Memang, memang (kurang untuk biaya eksekusi). Kita akan coba untuk menjelaskan dan menceritakan kepada pihak yang memiliki kapasitas untuk bisa memberi bantuan dana itu," kata Jaksa agung H Muhammad Prasetyo di Jakarta, Minggu (5/6).

Kejagung sangat membutuhkan dana tersebut untuk membiayai eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku esekutor putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ini.

"Dana itu nampaknya sangat diperlukan dan penting, karena itu permintaan pengadilan yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan putusan. Dan itu resmi," katanya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Bambang Setyo Wahyudi, mengatakan, Kejagung membutuhkan dana sekitar Rp 2,5 milyar untuk membiayai eksekusi putusan perkara Yayasan Supersemar.

"Diperkirakan dibutuhkan dana Rp 2,5 milyar untuk beberapa kali eksekusi," kata Bambang, Kamis (2/6).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggunakan uang tersebut untuk biaya eksekusi putusan. Karena itu, Kejaksaan Agung (Kejgaung) telah mengajukan biaya eksekusi tersebut dalam pagu APBN Perubahan 2016.

Untuk mendapatkan uang sejumlah itu, Kejagung bisa langsung memintanya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Opsi lain dengan meminta biaya langsung ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan," katanya.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung, permintaan biaya langsung ke pemerintah diperbolehkan, karena Kejagung memiliki posisi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Supersemar.

Kasus ini berawal ketika Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1976 yang menentukan bank negara harus menyetor 50% dari 5% sisa laba bersihnya ke Yayasan Supersemar. Sejak tahun 1976 hingga Soeharto lengser, Yayasan Supersemar mengantongi dana sejumlah US$ 420,000 dan Rp 185 milyar.

Namun, terjadi penyelewengan dana untuk membiayai pendidikan rakyat Indonesia itu, sehingga setelah Soeharto "tumbang", Kejaksaan Agung mewakili negara menggugat Yayasan Supersemar yang diketuai Soeharto atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 Maret 2008 silam, mengabulkan gugatan Kejaksaan Agung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti kerugian kepada negara sejumlah US$ 105 juta dan Rp 46 milyar. Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada 19 Februari 2009, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MA kian menguatkan vonis tersebut dan menghukum Yayasan Supersemar membayar kepada penggugat 75% x US$ 420, 000 atau setara dengan US$ 315,000, dan 75% x Rp 185.918.904, hingga totalnya hanya Rp 139.229.178.

Namun terjadi kesalahan pengetikan, sehingga kerugian yang harus dibayar menjadi Rp 185.918.904 dari seharusnya Rp 185 milyar. Adapun majelis hakim yang mengetok vonis kasasi pada 28 Oktober 2010 itu terdiri dari Hakim Agung Harifin Tumpa dibantu Hakim Anggota Rehngena Purba dan Dirwoto.

Akibatnya, jaksa tidak bisa mengeksekusi putusan ini dan mengajukan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA pada September 2013. Di saat yang sama, Yayasan Supersemar juga ikut turut mengajukan PK.

"Mengabulkan PK I (Negara Repubilk Indonesia), menolak PK II (Yayasan Supersemar)," demikian seperti dilansir website MA, Senin (10/8). Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial, Hakim Agung Suwardi dengan Anggota Majelis Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution. Vonis dengan nilai perkara sangat besar ini diketok pada 8 Juli 2015.

Sesuai kurs pada hari Senin (10/8), keluarga Soeharto dan ahli warisnya harus memberikan ganti rugi kepadada negara sejumlah Rp 4.309.200.000.000 plus Rp 139 milyar, sehingga totalnya menjadi Rp 4,4 trilyun.
Reporter: Iwan Sutiawan
Iwan Sutiawan
05-06-2016 10:59