Main Menu

ICW Nilai Audit BPK Soal Sumber Waras Kurang Tepat

Iwan Sutiawan
18-06-2016 21:22

Rumah Sakit Sumber Waras (GATRA/Rifki M Irsyad/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kurang cermat terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Jalan Kyai Tapa, Tomang, Jakarta Barat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Pertama, penerapan aturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum," kata Febri Hendri.

Menurut Koordinator Divisi Investigasi ICW itu, dalam diskusi "Mencari Sumber Yang Waras", di Jakarta, Sabtu (18/6), dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, BPK menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012, dan tidak menyinggung Perpres Nomor 40 Tahun 2014.

"BPK Jakarta menggunakan Perpres 71 Tahun 2012, tidak singgung Perpres Nomor 40 Tahun 2014. Kalau gunakan Pasal 121 (Perpres 40) tidak akan ada temuan (pelanggaran)," tutur Febri.

Kemudian, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan yakni antara PT Ciputra Karya Utama (CKU) dengan RS Sumber Waras juga tidak tepat untuk melihat adanya kerugian negara, karena kontrak antara PT CKU dan Sumber Waras itu tahun 2013. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli tanah itu pada tahun 2014.

"Seharusnya kontrak 2014 yang jadi dasar perhitungan kerugian negara, bukan 2013. Harusnya audit BPK yang perlu dicermati lebih dalam. Kami sepakat dengan KPK, belum ada perbuatan melawan hukum dalam kasus Sumber Waras ini," ujarnya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
18-06-2016 21:22