Main Menu

Sehari Jelang Di-OTT, Legislator Demokrat Ikut Bukber di KPK

Iwan Sutiawan
30-06-2016 02:58

KPK menyegel ruangan anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat I Putu Sudiartan (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Sehari sebelum terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), I Putu Sudiartana, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, mengikuti buka puasa bersama (Bukber) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (27/6).

Lantas, apakah buka puasa bersama itu merupakan "cek ombak" karena KPK telah mengendus adanya suap kepada salah seorang anggota Komisi III? "Tidak ada sama sekali, tidak ada hubungannya," tandas Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK, saat konferensi pers di KPK, Rabu malam (29/6).

Syarif menjelaskan, acara Senin kemarin (27/6), murni hanya untuk buka puasa bersama dengan Komisi III yang menjadi mitra KPK dalam menegakkan hukum, termasuk mencegah dan memberantas korupsi.

"Kami mengundang khusus buka puasa bersama, karena Komisi III partner dari KPK. Bahkan saat buka puasa bersama itu, kami bicara peran KPK ke depan," tandas Syarif.

Salah satu peran lembaga antirasuah ke depan tersebut, lanjut Syarif, adalah bagaimana pemberantasan korupsi ini mendapat dukungan dari Komisi III DPR RI selaku mitra KPK.

"Termasuk salah satunya bagaimana pemberantasan korupsi itu bisa didukung Komisi III. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan penyadapan KPK," tandasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka, yakni Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana, Noviyanti selaku staf Putu di Komisi III, Suhemi yang diduga perantara, seorang pengusaha bernama Yogan Askan, serta Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumbar bernama Suprapto.

KPK menyangka Putu, Noviyanti, dan Suhemi selaku penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Yogan dan Suprapto selaku pemberi, penyidik KPK menyangkakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kelimanya menjadi pesakitan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Selasa malam (28/6) hingga Rabu dinihari (29/6) di 4 tempat berbeda, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Reporter: Iwan Sutiawan
Iwan Sutiawan
30-06-2016 02:58