Main Menu

Takut Bertemu Artidjo, Mantan Ketua PTUN Medan Cabut Kasasi

Iwan Sutiawan
25-08-2016 20:42

Ilustrasi (Antaranews/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Tripeni Irianto Putro, mantan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang menjadi terdakwa kasus penerima suap dari Otto Cornelis (OC) Kaligis, mencabut permohonan kasasinya di Mahkamah Agung (MA). Pencabutan permohonan kasasi itu, setelah Tripeni mengetahui komposisi majelis hakim yang menyidangkan perkaranya, dari laman MA.

Majelis hakimnya terdiri dari Hakim Agung Artidjo Alkostar, Krisna Haarahap, dan MS Lumme. Artidjo dikenal sebagai hakim agung yang tegas dalam memutuskan, terutama kasus korupsi dan narkoba.

"Yang bersangkutan [Tripeni Irianto Putro] akhirnya memutuskan untuk membatalkan permohonan kasasinya," kata Hakim Agung Krisna Harahap kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (25/8).

Tripeni awalnya dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Pengdilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jajaksa yang meminta hakim memvonis Tripeni 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 kurungan.

Mejelis menilai terdakwa Tripeni secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena menerima suap dari terdakwa Otto Cornelis (OC) Kaligis Cs.

Atas vonis itu, Tripeni, yang menjadi justice collaborator dalam perkara ini, langsung menerimanya dan tidak akan mengajukan banding. Terlebih, vonis itu 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis menjatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

Penyuapan itu bermula saat OC Kaligis menemui Tripeni untuk konsultasi tentang permohonan yang akan diajukan mengenai pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumut.

Tripeni mempersilakan Kaligis mengajukan permohonan ke PTUN yang dipimpinnya dan menerima duit sejumlah SGD 5,000. Selanjutnya, Tripeni kembali menerima suap US$ 10,000 setelah memenuhi permintaan untuk menjadi ketua majelis hakim perkara yang diajukan OC Kaligis.

Pada 7 Juli 2015, Tripeni mengabulkan sebagian permohonan perkara yang diajukan, di mana OC Kaligis Cs menjadi kuasa hukum pemohon. Tripeni pun menerima duit US$ 5,000 melalui anak buah OC Kaligis, M Yagari Bhastara Guntur alias Gary.

Tripeni pun dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief
 

Iwan Sutiawan
25-08-2016 20:42