Main Menu

Jatam: Lihat Kaitan Gubernur Sultra dengan Menhut Zulkifli Hasan

Iwan Sutiawan
31-08-2016 01:09

KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam (ANTARA/Jojon/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Sahrul, pengampaye nikel dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, kasus Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam hanya menyoroti soal PT Anugrah Harisma Barakah (AHM), namun tidak menyoal kaitannya dengan menteri kehutanan (Menhut) saat itu. "Selama ini yang diserot adalah PT AHB yang beri uang," ujar Sahrul.

Namun, sambungnya, "Kita tidak sorot hubungannya dengan Menhut yang dijabat oleh Zulkifli Hasan," kata Sahrul, di Jakarta, Selasa (30/8).

Untuk mengungkap kasus ini, harus juga menyoal Menhut yang menjabat saat itu, karena sekitar tahun 2010 Gubernur Nur Alam merevisi tata ruang provinsinya. Dalam revisi itu, ada penurunan kawasan hutan.

"Dalam revisi itu, ada menurunkan status kawasan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Di dalam usulan revisi tata ruang itu, tambang yang ada, khususnya di Pulau Kabaena sudah ada IUP-nya, satu milik PT Billy Group. PT AHB 2006 sudah melakukan produksi di Kecamatan Kabaena Timur," ujarnya.

Sahrul mengungkapkan, saat baru menjabat gubernur pada periode pertamanya, Nur Alam mengancam akan memberhentikan perusahaan yang tidak berguna bagi daerah Sultra.

"Tapi setelah pertemuan pihak perusahaan dengan pihak gubernur, ancaman itu berubah menjadi kawan. Buah dari pertemuan itu adalah menurunkan status kawasan hutan dari lindung jadi produksi," ungkapnya.

Sahrul mensinyalir, itu sebagai upaya gubernur "membantu" perusahaan agar bisa menambang di kawasan hutan. "Terkait kasus itu, memang sudah ada penurunan status kawasan oleh Menhut Nomor 465 tahun 2011. Menterinya siapa saat itu," ujarnya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief
Iwan Sutiawan
31-08-2016 01:09