Main Menu

Gubernur Sultra Diduga Tak Sendirian ''Mainkan'' Izin Tambang

Iwan Sutiawan
31-08-2016 09:51

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (Antara/Hafidz Mubarak A./AK9)

Jakarta, GATRAnews - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyatakan, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam diduga tidak sendirian dalam mengeluarkan sejumlah izin pertambangan, termasuk izin milik PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) yang tidak sesusai dengan aturan. Hal itu dikatakan Sahrul, pengampanye Jatam, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/8).

"Hubungannya dengan orang-orang di Jakarta ini, karena nggak mungkin Nur Alam bermain tunggal, dan tidak mungkin hanya dia yang dapat uang, di bawahnya juga pasti terima," ujar Sahrul, Pengkampaye nikel dari  di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (30/8).

Selain itu, menurut Sahrul, jangan hanya memandang kasus korupsi Nur Alam ini hanya Nur Alam dan pihak perusahaan yang diduga selaku pemberi uang. Namun juga harus memperhatikan dampak dari perbuatan ini terhadap lingkungan dan masyarakat.

"Terkait kasus Nur Alam ini supaya jangan terhenti antara perusahaan dengan pengambil kebijakan saat itu, tapi mari kita lihat dampak setelah perusahaan itu sudah tidak ada," ujar Sahrul.

Menurutnya, jembatan di Desa Pongkalaero terputus diterjang banjir bandang pada 2 tahun lalu, yang diakibatkan kerusakan lingkungan dari penambangan yang tidak sesuai aturan.

"Jembatan [desa] kami putus akibat banjir bandang. Saat ini tidak ada perusahaan yang melakukan reklamasi, ditanya dananya ke mana, saling lempar tanggung jawab antara pemerintah dan perusahaan," ujar Sahrul.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief
Iwan Sutiawan
31-08-2016 09:51