Main Menu

Hormati Kapolri, Siti Nurbaya Tolak Praperadilan Kasus Kebakaran Hutan

Hidayat Adhiningrat P.
06-09-2016 06:41

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (ANTARA/Widodo S Jusuf/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) menyatakan tidak akan melakukan praperadilan pada penghentian kasus 15 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut diutarakannya usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR. "Praperadilan nggak dilakukan. Kalau perlu, sesama pemerintah, cukup komunikasi aja," ungkap Siti (5/9).

 

Siti menyatakan bahwa Kementeriannya akan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum terkait kasus-kasus Karhutla kepada Polri. Meski Polda Riau telah melakukan penghentian kasus (SP3) 15 perusahaan tersebut, Kementerian LHK terus melakukan koordinasi.

 

"Itu prosedur sana (kepolisian). Saya hormati Pak Tito. Saya sudah kerja sama dengan Polri. Saya rasa polri mendukung. Hal baik, ini nggak boleh terganggu," ujar Siti.

 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai Rapat Kerja bersama Komisi III DPR menyatakan bahwa kasus 15 perusahaan yang telah di-SP3 tersebut masih memungkinkan untuk dibuka kembali. Caranya, dengan menempuh prosedur praperadilan.

 

"Bisa dibuka kembali kalau ada yang praperadilan. Kalau di-challenge, kita buka lagi. Kalau ditolak ya SP3 tetap," jelas Tito (5/9).

 

Sejauh ini, kata Tito, penanganan penghentian kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi masih terus berjalan di kepolisian.

 

"Kami akan buat Satgas penanganan Karhutla. Saya instruksikan SP3 yang melibatkan korporasi tidak boleh dilakukan oleh Polda atau Polres, tapi digelar di Mabes Polri," katanya.


Reporter : Hidayat Adhiningrat P

Editor: Dani Hamdani 

Hidayat Adhiningrat P.
06-09-2016 06:41