Main Menu

Marak Penipuan, KPK Ingatkan Lagi Kementerian dan Lembaga

Iwan Sutiawan
09-09-2016 09:31

Ilustrasi (GATRAnews/Abdurachman/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengiriman surat kepada kementerian atau lembaga, DPR RI dan DPRD, gubernur, wali kota, dan bupati untuk mengingatkan lagi tentang maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan KPK.

"Pimpinan KPK mengirim surat pemberitahuan tentang maraknya penyalagunaan nama KPK, pimpinan atau pejabat atau pegawai KPK sebagai sarana untuk penipuan dan pemerasan," kata Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, di Jakarta, Kamis (8/9).

Setidaknya, ada 5 modus operandi pihak-pihak tidak bertanggung jawab menggatasnamakan KPK, sebagai berikut:

1. Permintaan data atau informasi atas nama KPK seolah-olah dengan maksud untuk melakukan investigas atau audit.

2. Penyelenggaraan diklat atau seminar pemberantasan korupsi dengan mengenakan biaya kerja sama dengan KPK.

3. Menggunakan surat tanggapan masyarakat, panggilan, dan keterangan yang diberikan ke terlapor atau saksi atau calon tersangka, terdakwa atau keluarganya.

4. Mengaku sebagai agen KPK atau wakil khusus KPK di daerah atau media resmi KPK, atau bahkan mengaku pegawai dan penyidik KPK.

5. Menerbitkan piagam, sertifikat, dan surat-surat lain menggunakan nama atau lambang KPK.

"Karena itu, kami menyampaikan beberapa kegiatan operasional yang diketahui masyarakat. Dalam menjalankan setiap penugasan, dilengkapi surat tugas dan kartu resmi dikeluarkan KPK. Dilarang menerima, menjanjiakan apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun," tandas Yuyuk.

Kemudian, tidak pernah menunjuk organisasi manapun sebagai perpanjangan tangan KPK. Tidak pernah kerja sama adengan media yang menggunakan nama KPK atau mirip KPK. Tidak pernah terbitkan piagam, surat penghargaan, sertifikat untuk kelengkapan di instansi manapun dan tidak membuka kantor cabang di daerah.

"Situs resmi, kpk.go.id. Program sosialisasi, poster, brosus diberikan ke pihak yang membuthkan secara cuma-cuma, tidak ada pembayaran, semua pelayanan untuk masyarakat termasuk informasi diberikan secara gratis," ujar Yuyuk.

"Tidak ada pihak KPK yang menjanjikan suatu kasus yang sedang ditangani KPK. Penerimaan calon KPK dilakukan melalui program Indonesia memanggil dan tidak ada undangan bersifat perorangan.
Kalau ada, silakan lapor langsung ke direktur PIPM atau email [email protected]. Surat sebagai reminder kepada seluruh kementerian atau lembaga," kata Yuyuk.
Reporter: Iwan Sutiawan
Iwan Sutiawan
09-09-2016 09:31