Main Menu

Bupati Banyuasin Jawab 13 Pertanyaan Penyidik KPK

Iwan Sutiawan
13-09-2016 16:58

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian (Antara/Hafidz Mubarak A./AK9)

Jakarta, GATRAnews - Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian kepada wartawan mengaku mendapat 13 pertanyaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka kasus suap di Dinas Pendidikan dan beberapa dinas lainnya di kabupaten yang dipimpinnya. Namun apa saja pertanyaannya, dia menolak merincinya.

"[Ada] 13 pertanyaan," kata Anton kepada para wartawan yang sudah menungguinya, usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (13/9).

Yan kemudian mempersilakan wartawan menanyakan kepada Heru Widodo selaku kuasa hukumnya. "Tanya ke pak lawyer yah," ucapnya. Heru membenarkan bahwa penyidik menyampaikan 13 pertanyaan kepada kliennya. "Tadi ada 13 pertanyaan dari penyidik, berkaitan dengan permasalahan yang kemarin terkait di Banyuasin. Iya [soal operasi tangkap tangan]," ujarnya.

KPK menetapkan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian, sebagai tersangka karena tertangkap tangan menerima suap sejumlah Rp 1 milyar dari Zulfikar Muharam selaku pemilik CV Putra Pratama terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya di Banyuasin.

KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya, masing-masing Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Banyuasin, Umar Usman (UU); dan Kepala Bagian Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, Darus Rustami.

Kemudian, Kasie Pembangunan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Sutaryo; dan satu orang pengepul bernama Kirman, serta Zulfikar Muharam.

KPK menyangka Zulfikar sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebegaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan untuk 5 orang penerima suapnya, yakni Bupati Yan, Umar, Rustami, Kirman, dan Sutaryo, melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief
Iwan Sutiawan
13-09-2016 16:58