Main Menu

ICJR Keberatan Putusan PTUN Terkait Dokumen Grasi Presiden

Andi Anggana
08-10-2016 00:36

Ilustrasi (GATRAnews/AK9)

Jakarta, GATRAnews – Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono, Peraturan Internal Kemensesneg No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip Kementerian Sekretariat Negara, berpotensi memasung kebebasan informasi publik.

 

Menurut Supriyadi, pada Senin, 3 Oktober 2016, PTUN Jakarta telah membatalkan Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015, terkait putusan banding atas putusan KIP dalam perkara sengketa informasi  (ICJR) melawan Kemensesneg atas permohonan informasi keputusan grasi terpidana Mati. "KIP sebelumnya memutuskan bahwa dokumen salinan keputusan grasi terpidana mati merupakan dukumen publik yang terbuka dan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat,” tulisnya dalam rilis yang diterima GATRAnews, Kamis (6/10).

 

ICJR sebagai pemohon dokumen keputusan grasi Presiden di KIP sangat menyayangkan Putusan PTUN tersebut karena tidak didasarkan atas pertimbangan yang cermat dan teliti sesuai dengan kaidah kaidah yang tercantum dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

 

“ICJR sangat berkeberatan dengan putusan PTUN Jakarta tersebut karena merupakan langkah mundur jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi di indonesia. Selain itu, pertimbangan Pengadilan justru bertentangan dengan perintah Undang–Undang yang berlaku. Sampai saat ini, tidak ada ketentuan di level Undang-Undang yang menyatakan keputusan Presiden terkait grasi adalah bersifat rahasia,” kata Supriyadi.

 

Supriyadi menuturkan, atas putusan tersebut, langkah pertama ICJR adalah, akan menempuh upaya hukum berupa kasasi sebagai usaha untuk tetap memperjuangkan keterbukaan informasi yang menjadi bagian dalam kemajuan dan demokrasi di Indonesia.

 

Kedua, atas terbitnya Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip yang pada pokoknya berisi pengaturan mengenai informasi atau dokumen yang tidak dapat diakses oleh publik, ICJR meminta Kemensesneg untuk mencabut dan membatalkan peraturan tersebut karena tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik.

 

"Ketiga, meminta KIP untuk melakukan tinjauan hukum berdasarkan tugas dan kewenangannya terhadap Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip yang mengancam kebebasan informasi pubilk,” kata Supriyadi. 


 

Reporter : Andi Anggana

Editor : Gandhi Achmad

Andi Anggana
08-10-2016 00:36