Main Menu

KPK Gagal Tangkap Penyuap Kasus Ijon Proyek Disdikpora Kebumen

Iwan Sutiawan
16-10-2016 14:19

Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudi Tri Hartanto (ANTARA/Wahyu Putro/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menangkap Direktur Utama (Dirut) PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group Hartoyo, tersangka penyuap Ketua Komisi A DPRD Kebumen dari Fraksi PDIP Yudi Tri Hartanto dan Sigit Widodo, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen.
 
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Minggu (16/10), mengatakan, KPK telah menyatakan Hartoyo sebagai buronan dan memintanya segera menyerahkan diri. KPK telah bekerja sama dengan Polri untuk menangkap Hartoyo.
 
"Berhubungan Hartoyo, harap beliau secepatnya melaporkan diri ke KPK, datang ke KPK. Sekarang beliau dicari, kerja sama dengan Polri cari beliau, lebih baik beliau serahkan diri ke KPK atau ke kantor polisi terdekat," kata Syarif.  
 
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua tersangka, yakni Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhi Tri Hartanto dan PNS Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen Sigit Widodo, setelah melakukan pemeriksaan intensif dan gelar perkara.
 
"Setelah pemeriksaan 24 jam dan gelar perkara, diputuskan meningkatkan status penetapan 2 tersangka terhadap saudara SGW [Sigit Widodo] sebagai PNS di Dinas Pariwisata, kemudian YTH [Yudhi Tri Hartanto]," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK.

KPK menangkap keduanya di Kebumen karena diduga menerima suap terkait ijon sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kebumen setelah dinas ini akan mendapatkan dana Rp 4,8 milyar dari APBD Perubahan tahun 2016 untuk pengadaan buku, alat peraga, dan TIK.

Pengusaha asal Jakarta kemudian menjanjikan fee sebesar 20% dari total Rp 4,8 milyar kepada kedua tersangka jika proyek tersebut terealisasi, hingga akhirnya disepakati pemberian uang sejumlah Rp 750 juta. Dari jumlah itu, telah diberikan Rp 70 juta.

"Dia kan dapat 20% sepakat Rp 750 juta, walau ditangkap tangan Rp 70 juta, tapi sudah ada kesepakatan fee 20%. Kalau 20% berani diberikan pengusaha, pengusada pasti untuk untung lebih 20%," kata Basaria.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Yudhi dan Sigit melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal? 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief
Iwan Sutiawan
16-10-2016 14:19