Main Menu

Ramai-Ramai Menyangkal Suap kepada Brotoseno

Andya Dhyaksa
23-11-2016 00:29

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Rikwanto(GATRAnews/Adi Wijaya/adi3)

Jakarta/GATRAnews. Penangkapan Raden Brotoseno dan Kompol DSY terkait suap sebesar Rp 3 milyar pada Rabu pekan lalu menyeret sejumlah pihak. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Rikwanto, penangkapan ini terkait cetak sawah fiktif tahun anggaran 2012 dan 2014.

 

 

 

Proyek ini, sejatinya digagas Menteri BUMN kala itu, Dahlan Iskan, membuat ide mencetak lahan sawah seluas 100.000 hektar. Untuk menjalankan proyek ini Dahlan pun meminta tujuh perusahaan BUMN untuk mengumpulkan sejumlah dana dalam bentuk Program Kemitraan dan Bantuan Lingkungan. Didapatlah angka Rp 317 Milyar dengan PT Sang Hyang Seri (PT SHS) menjadi pelaksana.

 

 

 

Seiring berjalannya waktu, proyek tersebut ngadat. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan, proyek tersebut diduga merugikan negara hingga Rp 208,8 milyar.

 

 

 

Menurut Rikwanto, suap kepada dua perwira menengah tadi, dilakukan oleh Harris Arthur Hedar. Nama terakhir ini adalah seorang pengacara yang pernah menangani kasus yang dihadapi Jawa Pos Group, perusahaan milik Dahlan.

 

 

 

Tujuannya, “Yang bersangkutan, DI [Dahlan] sering keluar negeri untuk bisnis dan pengobatan. Sehingga, penyidik diminta jangan terlalu cepat memanggil atau memeriksa. Diperlambat saja,” kata Rikwanto. Hal ini telah dibantah oleh Dahlan dan para pengacarannya.

 

 

 

Pihak lain yang terseret kasus ini adalah PT SHS. PT SHS sendiri menolak telah memberikan uang suap tersebut. Menurut Sekretaris Perusahaan PT SHS, Ahmad Yani, pihaknya bukanlah yang memberikan uang suap tersebut. “Saya tidak mengetahui adanya permintaan uang kepada kami dalam proses cetak sawah,” katanya.

 

 

 

Yani juga membantah permintaan sejumlah uang oleh Brotoseno agar kasus cetak sawahnya tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasalnya, selama ini pemerasan tersebut tidak ada. Sebagai catatan, dalam kasus ini, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Direktur Utama PT SHS, Upik Rosalina Wasrin, sebagai tersangka. Hingga saat ini, berkas Upik belum juga diserahkan ke pengadilan.

 

 

 

“Saya tidak tahu, karena selama ini tidak ada permintaan uang kepada saya kecuali dokumen perusahaan,” ujarnya. Saat ditanya perkambangan kasus-kasus yang berkaitan dengan PT SHS, Yani tidak menjawab gamblang. Yang jelas, PT SHS menginginkan pengusutan kasus-kasus, termasuk cetak sawah segera dituntaskan, “Sangat mengganggu kegiatan operasional perusahaan,” katanya.

 

 

 

Reporter: Putri Kartika Utami

 

Editor: Andya Dhyaksa

 

Andya Dhyaksa
23-11-2016 00:29