Main Menu

KMS Desak Pemerintah Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Sukhoi

Iwan Sutiawan
05-12-2016 21:23

Ilustrasi Pesawat Sukhoi (ANTARA/Abriawan Abhe/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMS) mendesak pemerintah agar mengusut dugaan adanya penyimpangan dalam pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2012. "Kami mendesak pengadaan pesawat tempur Sukhoi pada tahun 2012 pada era SBY ini dibongkar," kata Al Araf dari KMS, pada konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12).

Al Araf menegaskan, pemerintah melalui lembaga hukum terkait, harus menindaklanjuti dugaan kasus ini, keran datanya sangat kuat dan sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga DPR.

"Kasus ini datanya cukup sangat kuat, analisis [juga] dan ini sudah diserahkan ke KPK. Saya berharap Kementerian Pertahanan dan KPK [mengusutnya]. Kasus ini sempat mencuat dan tidak selesai," katanya.

Pria yang juga menjabat direktur eksekutif Imparsial ini menilai pemerintah harus menjadikan hukuman seumur hidup mantan Kabid Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Teddy Hernayadi, sebagai momentum untuk mengusut berbagai dugaan korupsi pengadaan alutsista untuk TNI.

"Kami berharap agar proses pengungkapan penyimpangan tidak berhenti dalam kasus ini [Teddy], karena kami monitor lebih jauh dalam kasus-kasus pengadaan alutsista, banyak pengadaan alutsista diduga terdapat penyimpangan, misalnya Sukhoi di era SBY," tuturnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari Imparsial, ICW, Elsam, KontraS, LBH Pers, YLBHI, Lespersi, IDPSP, Setara Institute, dan HRWG.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
05-12-2016 21:23