Main Menu

Jaksa: Pinjaman Uang Terdakwa Budianto Rekayasa

Iwan Sutiawan
21-12-2016 18:53

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, perjanjian peminjaman uang antara terdakwa Budianto Halim Widjaja selaku Komisaris PT Bintang Saptari dengan Vice President dan Direktur Keuangan PT Berdikari Siti Marwa, adalah rekayasa. Hal itu terungkap dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa Rony Yusuf di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (21/12).

Dengan demikian, lanjut Rony, bantahan terdakwa Budianto bahwa uang yang diberikannya kepada Siti Marwa sejumlah Rp 522.837.871 merupakan pinjaman, adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi Siti Marwa, Mirela Hutabarat, serta terdakwa, terungkap bahwa perjanjian peminjaman dana antara terdakwa dan Siti Marwa adalah rekayasa terdakwa Budianto, karena dia tidak dapat menjelaskan bukti dan kronologi perjanjian utang-piutang itu. Terbukti keterangan terdakwa selalu berubah-ubah.

"Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda-beda saat ditanya penuntut umum, hakim, dan penasehat hukumnya. Awalnya, bulan Oktober 2012, November 2012 atau Desember 2012. Padahal, terdakwa sendiri yang membuat perjanjian itu," kata Rony.

Selain itu, uang yang diberikan terdakwa kepada Siti dalam pecahan rupiah, bukan dollar Amerika Serikat. Kemudian, Siti Marwa pun tidak pernah menyampaikan peminjaman uang kepada terdakwa Budianto.

Adapun yang disampaikan Siti kepada Budianto, adalah uang cash back. Siti menyampaikannya melalui saksi Fitriadi Santosa yang kemudian disampaikan kepada terdakwa Budianto melalui salah seorang anak buahnya.

Adapun permintaan yang disampaikan tersebut selama tahun 2011 yakni Rp 57.126.060 pada 7 April, Rp 104.227.110 pada 2 Mei, Rp 20 juta pada 13 Mei, Rp 76.484.701 pada 1 Juni, Rp 15 juta pada 20 Juni, dan Rp 200 juta pada 8 Desember.

Kemudian, Mirela Hutabarat selaku notaris, pada tahun 2012 pernah diminta Bibit Wijayanto selaku kuasa hukuim terdakwa yang menghadapi perkara ini, untuk membuat perjanjian atas beberapa peminjaman uang antara terdakwa dengan Siti. Terdakwa menemuai Mirela dan memintanya agar membuat tanggal mundur (back date).

Dalam kasus suap pupuk urea tabltet ini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Budianto dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menyuap Siti Marwan agar mendapatkan proyek pembuatan pupuk tersebut dari PT Berdikari.

"Menyatan terdaka Budianto Halim Widjaja terbukti secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Muhamad Nur Azis, Jaksa Penuntut Umum KPK.

Adapun dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum KPK adalah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
21-12-2016 18:53