Main Menu

KPK Tak Akan Masuki ''Ranah Militer'' dalam Kasus Suap Bakamla

Iwan Sutiawan
23-12-2016 11:18

Jakarta, GATRAnews - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan, pihaknya akan berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus suap pengadaan satelit pamantau (monitoring) di Badan Keamanan Laut (Bakamla), mengingat ada Undang-Undang Peradilan Militer.

"Kita tidak ingin gegabah menangani perkara, kita pertimbangkan Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang KPK," kata Febri, di Jakarta, Jumat (23/12).

Undang-undang Anti-Korupsi maupun UU Peradilan Militer sudah jelas mengatur kewenangan dua lembaga dalam menangani perkara, dan KPK tidak bisa memasuki ranah militer untuk menyidik oknum anggota TNI yang terlibat.

"Di pasal 42, termasuk hukum acara lainnya yang berlaku dipertimbangkan secara seksama dan mana yang lebih baik dan tepat? ada komitmen dari POM TNI," ujarnya.

Untuk itu, KPK masih terus melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mengusut semua pihak yang terlibat kasus suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla dari APBN-Perubahan tahun 2016.

"Kalau memang ditemukan indikasi pihak yang jadi kewenangan TNI, maka penanganannya akan dipisah atau ditangani sendiri oleh Pom TNI. Tapi kami tetap lakukan koordinasi dan pertukaran informasi," tandasnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan empat orang tersangka, yakni Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah, serta dua orang anak buahnya, yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus. Kemudian, Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi? Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bakamla setelah ketiganya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

KPK menyangka Fahmi, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta menyuap Eko sejumlah Rp 2 milyar dari Rp 15 milyar, atau 7,5% commitment fee yang dijanjikan Fahmi dari total nilai proyek sebesar Rp 200 milyar.

KPK menyangka ketiganya selaku pemberi suap melanggar Pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koprupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Kemudian sebagai penerima, ESH [Eko Susilo Hadi] disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001," kata Agus Rahardjo, Ketua KPK.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
23-12-2016 11:18