Main Menu

Kuasa Hukum Bantah Kontrak PLTP Dieng dan Patuha Langgar Aturan

Iwan Sutiawan
29-12-2016 01:25

Jakarta, GATRAnews - Heru Mardijarto, kuasa hukum dari Samsudin Warsa (mantan Presiden Direktur PT Geo Dipa Energi), membantah kliennya telah melakukan penipuan, karena kontrak pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha tidak melanggar hukum. "Kami melihat tidak ada tindak pidana terkait kontrak yang ditandatangani klien kami," jelas Heru, di Jakarta, Rabu (28/12), menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kliennya.

Heru beralasan, panas bumi di Indonesia tidak mengenal Izin Konsesi, melainkan Kuasa Pengusahaan, dan PT Geo Dipa Energi didirikan untuk mengelola panas bumi Dieng dan Patuha sesuai surat dari PT Pertamina.

Pertamina merupakan pemegang Kuasa Pengusahaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1981. Kemudian, Pertamina melalui surat No. 1083/C00000/2006-S0, tertanggal 27 September 2006, telah menegaskan itu sehingga Geo Dipa sudah menerima hak pengelolaan sejak pendiriannya.

Menurut Heru, legalitas kian dipertegas Kepmen ESDM No.2789 K/30/MEM/2012 dan Kepmen ESDM No.2192 K/30/MEM/2014 tentang penegasan Kuasa Pengusahaan Panas Bumi Dieng dan Patuha kepada Geo Dipa.

Selain itu, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang (UU) Panas Bumi Nomor 21 Tahun 2014, bahwa semua Kuasa Pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah ada sebelum berlakunya UU ini, dinyatakan tetap berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak diundangkannya UU Panas Bumi.
"Oleh karenanya, Hak Pengelolaan yang dimiliki Geo Dipa saat ini masih tetap berlaku dan sesuai dengan hukum," tandas Heru.

Bahkan, lanjut Heru, sebelum kontrak ditandatangani, Bumigas pun sudah mengetahui bahwa status izin Geo Dipa di Dieng dan Patuha sebagai Kuasa Pengusahaan, dan panas bumi Indonesia tidak mengenal izin konsesi.

Jaksa penuntut umum, lanjut Heru, mengakuinya sebagaimana tertuang dalam halaman satu alinea kedua surat dakwaan, yakni tanggal 3 Agustus 2004 dan 25 Oktober 2004, atau jauh sebelum Kontrak ditandatangani, Bumigas telah melakukan beberapa korespondensi dengan Geo Dipa.

Pada saat itu juga Bumigas sudah mengetahui bahwa Geo Dipa tidak memiliki Izin Konsesi karena izinnya sebagaimana ketentuan Keppres No. 22 Tahun 1981, yakni Kuasa Pengusahaan.

Terlebih lagi, dalam Berita Acara Rapat tanggal 1 Agustus 2005 dan Berita Acara Rapat tanggal 19 Agustus 2005, Bumigas telah menyepakati fakta bahwa kondisi-kondisi mengenai hak konsesi sudah disampaikan oleh Geo Dipa kepada Bumigas sejak awal, bahkan sebelum penandatanganan kontrak. Selain itu, kedua perusahaan telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan kembali hal ini.

"Namun, Berita Acara Rapat tersebut tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut umum, sehingga menyebabkan perkara ini berlanjut ke pemeriksaan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," tandasnya.

Geo Dipa dibentuk untuk menjalankan usaha panas bumi dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Samsudin saat itu menerima mandat untuk menjalankan kegiatan usaha Geo Dipa dari pemegang sahamnya, yakni Pertamina dan PLN.

"Klien kami telah menjalankan tugasnya sesuai mandat yang diberikan. Atas penjelasan di atas, kami sangat heran apa yang menjadi alasan klien kami dituduh melakukan penipuan. Padahal di satu sisi, Geo Dipa sangat didukung oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini," katanya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
29-12-2016 01:25