Main Menu

Kejati DKI Surati PMJ Soal Perkembangan Kasus Ahmad Dhani

Iwan Sutiawan
06-01-2017 20:25

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirim surat kepada Polda Metro Jaya (PMJ) untuk menanyakan perkembangan penyidikan perkara penghinaan presiden dengan tersangka Ahmad Dhani. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Masyhudi, Jumat (6/1), mengatakan, pihaknya mengirimkan surat P17 karena penyidik Polda Metro Jaya memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sejak 24 November 2016.

Karena sudah sebulan menangani kasus musisi yang menjadi calon wakil bupati Bekasi itu, Kejati DKI Jakarta pun menanyakan perkembangan penyidikannya. "Dalam SPDP-nya, Ahmad Dhani disangka melanggar Pasal 207 KUHP," kata Masyhudi.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya melepaskan Ahmad Dhani, setelah menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap presiden. "Yang bersangkutan tidak dilakukan penahan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/12).

Penyidik menyangka Ahmad Dhani melanggar Pasal 207 KUHP, akibat pernyataannya saat berorasi dalam aksi unjuk rasa 411 di Jakarta, mendesak pemerintah, khsususnya Polri segera menetapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka.

"Satu lagi tersangka yang sudah dilakukan Pasal 207 KUHP yaitu sodara AD [Ahmad Dhani] penyidik sudah kumpulkan keterangan ahli, video, keterangan masyarakat," katanya.

Ahmad Dhani menjadi tersangka setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) pendukung Jokowi, Pro Jokowi (PROJO) dan Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) karena melontarkan kata-kata yang dianggap menghina Presiden Jokowi saat melakukan orasi dalam aksi 411.

"Saudara AD [Ahmad Dhani] selaku salah satu orator demo, telah mengucapkan kata-kata kasar penghinaan kepada Presiden RI dengan sebutan 'presiden a***ng'. Ucapan tersebut sangat tidak pantas dan merusak ketenteraman bermasyarakat," ujarnya.

PROJO dan LJR melaporkan Dhani atas dugaan melanggar Pasal 207 KUHP, yakni "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Namun Dhani, melalui kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah, membantah telah menghina Presiden Jokowi saat berorasi dalam aksi unjuk rasa 411. Menurutnya, video yang beredar di dunia maya adalah editan.

"Video yang beredar tidak sempurna yang juga termuat dalam laporan mereka [relawan Presiden Jokowi]. Ada yang dipenggal dan mengubah makna dari fakta sebenarnya," kata Ramdan, Senin (7/11).

Ia menjelaskan, dalam video tersebut kata-kata "tapi tidak boleh" telah dipotong sehingga menjadi seperti penghinaan. Padahal menurut dia, jika tidak dipotong, kalimat tersebut bertujuan justru mengedukasi dan meredam demostran.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
06-01-2017 20:25